jump to navigation

Arif Satria: Indonesia Harus ke Perikanan Budidaya Juni 26, 2010

Posted by Iqbal in pertanian, politik.
Tags: , , , , , , , ,
3 comments

Arif Satria. Dok: Kompas

Arif Satria

21 April 2008

Direktur HKI IPB

Keadaannya sekarang, bagaimana hasil perikanan Indonesia?

Kalau perikanan tangkap terjadi deplesi (?) sumberdaya. Seperti tuna, yang skarang sudah turun sampai 50% selama 5 tahun. Dari 9 wilayah pengelola perikanan itu sebagian besar sudah over fishing, misalnya yang di selat malaka, laut jawa. Itu sudah susah. Nah, kalau di daerah timur, itu masih terbuka luas potensinya. Jadi mnurut saya, di perikanan ini potensinya banyak di budidaya. Tapi untuk penangkapan perlu adanya perencanaan penangkapan perikanan (fishery management plan) supaya teratur, tidak overfishing. Kalau sudah overfishing kan sumberdaya akan semakin banyak turun.

Produksi kita sendiri kan sudah banyak peningkatan. Ekspor kita sendiri sudah lumayanlah, 2 miliar $US. Tapi Cina sekarang nomor satu, bahkan kita sekarang sama Vietnam sudah kalah. Padahal 98 Vietnam itu masih jauh di bawah kita, dulu mereka masih di bawah 1 miliar $US, sekarang sudah di atas 2 miliar. Jadi, cepat sekali. Urutan kita sih masih 10 besar. Dengan komoditas utama tuna dan udang.

Persoalannya, kenapa Vitnam maju, kenapa Cina bisa mendongkrak. Menurut saya itu karena ada strategi-strategi yang mnurut saya strategi itu kurang cocok diterapkan di Indo. Vitnam itu sekarang mngandalkan pelaku-pelaku besar, ya kalau plaku-pelaku besar wajarlah. Cina juga sama, dia mengandalkan budidayanya itu dari Taiwan. Indonesia seperti apa? kalau berkaca dari Vietnam, Cina, atau Peru, mereka bertumpu pada plakupelaku besar, orang-orang besar. Kalau kita ini hampir samua pelaku kecil. Untuk penangkapan saja hmpir 98%. Jika kita mengandalkan plaku-pelaku kecil, itu produksi dalam jangka pendek menurun tapi dalam jangka panjang bisa meningkatkan kesejahtraan masyarakat.

Kalau Dirjen Perikanan tangkap sekarang mau push tuna. Tuna itu kita tangkap dari perairan internasional, di prairan nasional juga ada. Dulu itu, dari 1000 pancing tebar ada 8 ekor tertangkap, sekarang cuma 4. Ini efek dari overfishing.

Sekarang ini kan otonomi daerah, pemprov/pemkab punya wewenang mngendalikan prikanan. Semakin dikelola dengan yang lebih dekat itu akan semakin bagus. Persoalannya adalah pemerintah pusat ini belum siap untuk guideline, belum ada koridor umum. Efeknya, pemda mengambil kebijakan dengan perspektif mereka sendiri. Selama ini kan aturan-aturan daerah tidak melihat bingkai-bingkai apapun karena memang gak ada.

Sekarang seperti kbijakan thrawl, kan ribut di mana-mana. Ketika dikonfirmasi ke pemda ternyata pemda blum siap untuk regulasi, karena pemda tidak punya instrumen untuk itu. Karena memang tidak disiapkan.

Komoditas untuk protein?

Harga ikan juga tergantung supply demand, kalau harga tinggi permintaan akan turun dan sebaliknya. Ikan yang terjangkau tergantng masyarakatnya, Pekalongan dan Bogor kan beda. Di Bogor harga ikan lbih tinggi daripada Pekalongan karena jauh dari laut.

Sekarang yang hrus dipikirkan tidak hnya laut, tapi budidaya. Selama ini mningkat. Diprediksi untuk ke depannya mau gak mau kita harus budidaya. Sekarang permasalahannya kalau budidaya itu masalahnya modal, transfer teknologi, dan tata ruang. Pertama, modal, sekarang kan ada KUR, kredit usaha rakyat. Permasalahannya bahwa kredit-kredit itu slama ini banyak melayani kgiatan usaha yang di atas 50 juta, padahal nelayan-nelayan itu kan hanya butuh sekitar 5 juta, itu tidak bisa diatasi. Dulu mereka bertumpu pada lembaga keuangan mikro tapi sudah dimandulkan pmerintah karena adanya askrin, asuransi kredit indonesia, yang berperan sebgai lembaga penjamin usaha rakyat. Padahal sebetulnya lembaga keuangan mikro itu bagus. Kemudian, tidak samua lembaga-lembaga askrin itu letaknya di pesisir, sehingga sulit diakses nelayan. Jadi, menurut saya kbijakan KUR ini di sektor perikanan tidak menguntungkan karena platform kredit terlalu besar dan lokasinya yang tidak terjangkau.

Kemudian soal transfer teknologi. Masalahnya, kita kekurangan penyuluh-penyuluh perikanan. Transfer teknologi ini kan terkait dengan teknologi peningkatan produktivitas dan teknologi peningkatan mutu supaya kompatibilitas kemanan pangan itu safety. Sekarang ini pnyuluh-penyuluh itu hanya terbatas/tertumpu pada pemerintah negeri. Sekarang perlu didorong pnyuluh-penyuluh dari swasta.

Kemudian yang ketiga tata ruang. Tata ruang ini terkait dengn desain ekologis. Ini kan terkait dengan persoalan yang ada di daerah-daerah aliran sungai. Kalau sudah tercemar kan muara juga tercemar sehingga budidaya banyak terkendala. Jadi, memang pengelolaan tata ruang hrus diatur secara terintegrasi.

Riset terbaru yang muncul tentang perikanan?

Arie Purbaya tentang alat pemisah tulang ikan, chitosan rumput laut sbagai pngganti formalin. Ini belum diproduksi secara masal. Kemudian, teknologi penangkapan yang ramah lingkungan yang memodif ujung pancingnya sehingga ketika menangkap tuna penyu tidak tertangkap. Itu dtemukan oleh WWF.

Apa yang paling berperan untuk kbijakan ekonomi perikanan saat ini?

Menteri, tapi kan banyak variabel-variabel di luar menteri seperti soal perkreditan yang policy-nya itu ada di Menkeu, padahal itu masalah yang sangat penting.

Fishery right?

Di Jepang itu adalah hak untuk menangkap dan mmbudidaya ikan di daerah pesisir. Fishery right ini diberikan kepada koperasi kemudian koperasi ini yang mendistribusikan kpada masyarakat. Ada beberapa syarat, misalnya dia nelayan dan tinggal di daerah itu. Definisi nelayan adalah mereka yang melaut paling tidak 92 hari dalam setahun, kemudian dia harus berlokasi di daerah itu. Tujuannya untuk membatasi.

Apa perlu diaplikasikan di Indonesia?

Mnurut saya, masyarakat diberi hak akses pemanfaatan sumberdaya. Sekarang memang bebas-bebas saja nelayan melaut, tapi tidak ada jaminan hukum untuk menangkap pada wilayah-wilayah tertentu. Kalau nelayan itu mengalami benturan pemodal pasti kalah kan. Sebetulnya fishery right itu penting.

Kelemahan dari hasil ikan Indonesia?

Kita kan harus melengkapi standar mutu. Selama ini sebagian sudah memenuhi. Kita butuh negosiasi dengan kriteria standar mutu itu, tapi kita juga harus meningkatkan standar mutu produk kita, baik dengan teknologi, penyuluhan. Kalau untuk pengusaha besar ya harus dipaksa. Kalau gak mmnuhi mutu ya harus dikasih sanksi karena mereka menghancurkan citra Indonesia. Kadang-kadang ekspor di situ ketahuan banyak bakteri banyak penyakit kan repot. Kalau Jepang mnghendaki standar proses dari awal sampai akir, dari hulu sampai hilir.

Ali Khomsan Komentari Gizi Indonesia Juni 18, 2010

Posted by Iqbal in pertanian.
Tags: , , , ,
add a comment

Wawancara dengan Ali Khomsan

April 2008

Di Ruang Kerjanya di Institut Pertanian Bogor

Apakah Indonesia berdaulat pangan?

Kedaulatan kita ini kan masih naik turun, belum mantap. Tahun ini tidak impor tahun depan impor lagi. Jadi, kedaulatan pangan kita masih rapuh. Kalau masih rapuh, jangan main-main dengan ekspor yang menggiurkan, bagi petani juga menggiurkan.

Apa posisinya sekarang Indonesia menjadi net importir?

Ya, betul, kita ini masih importer, sejak tahun lalu masih importer. Koran beberapa hari lalu bilang kita akan surplus, tapi itu kan angka prediksi. Angka ramalan yang belum menjadi realitas. Kalau itu dipakai kita bisa kepeleset. Itu rawan.

Jadi gimana kita mengukur kedaulatan?

Sebetulnya pemerintah sudah punya kebijakan ekspor impor. Masalah terjadi penyelundupan itu di luar. Bulog bisa mencatat ekspor impor dengan baik, di luar penyelundupan. Intinya, saat ini kedaulatan pangan sangat penting dibanding sekedar ketahanan pangan. Karena ancaman pangan ini terjadi di seluruh dunia. Bahkan, Inggris saja sudah kalang kabut. Apakah ini efek dari global warming atau penggunaan biofuel. Itu yang menyebabkan tekanan besar terhadap produk pangan.

Langkah ke kedaulatan?

Kita harus tahu keadaan pertanian Indonesia. Wilayah yang mendominasi kan Jawa. Maka ketika dulu Pak Harto ingin membuka lahan sejuta hektar, kita kan optimis kalau itu akan terjadi. Kemudian, sebagian diolah oleh transmigran di sana. Tapi Pak Harto keburu lengser, akhirnya program itu ditinggalkan gitu saja. Lahan gambut itu kan besar juga, artinya teknologi harus mampu menundukkan alam yang lain daripada yang di Jawa. Mungkin teknologi mampu, tapi kemudian kebijakan berubah sehingga itu tidak menjadi prioritas. Lumbung padi tidak hanya di Jawa, misalnya Makasar, Ambon (P.Buru). Intinya konversi lahan didengungkan terjadi. Konversi lahan untukperumahan industri banyak terjadi di Jawa sehingga menggerus lahan-lahan pertanian. Kebijakan Deptan penting untukmeluaskan lagi lahan-lahan pertanian yang bisa digarap petani. Kalau itu tidak terjadi, kita hanya bermain di lahan yang sudah dikuasai petani saja. Berbisnis pertanian itu untungnya tidak terlalu menggebirakan. Kalau petani sekarang ini mau mempertahankan diri dari kerugian keuntungan yang sangat minim, itu karena perasaan ayem (tenang). Kalau udah ada panen padi udah tenang, meskipun tenaga kerja yang dicurahkan itu luar biasa. Ketenangan itu yang membuat kita survive, tidak ada gejolak nasional yang signifikan. Sbagian mungkin tergiur, tapi yang tidak tergiur itu bertahan dengan beras.

Kalau jaman Pak Harto yang membuat kita smua makan beras itu terobosan pak?

Itu bukan kebijakan Pak Harto. Orang makan beras karena rasanya yang enak, bukan karena revolusi hijau. Kemudian, beras itu gizi proteinnya paling tinggi dibanding karbohidrat yang lain, terutama umbi-umbian. Jadi, kalau sekarang orang Jawa disuruh makan singkong dan sagu supaya tekanan terhadap beras dikurangi. Orang Jawa makan singkong sama tempe kurang gizi mereka. Tapi kalau orang Maluku kan makan sagu dan ikan. Ikan itu kan luar biasa proteinnya. Orang Jawa susah kalau disuruh makan ikan. Itu kalau tidak disertai karbohidariat berprotein tinggi seperti beras dan terigu bisa kekurangan gizi. Jadi, kalau diversifikasi pangan hanya untuk menggeser beras dengan makan umbi-umbian saja itu saya kurang setuju. Diversifikasi pangan akan terjadi dengan sendirinya terhadap orang yang sudah makmur hidupnya. Tekanan pada nasi bisa berkurang pada orang yang makmur hidupnya.

Tentang orang daerah yang dikembalikan ke pangan pokok awal dulu, mis: papua ke umbi?

Saya kira itu masih bisa dipertahankan, terutama pada suku-suku yang fanatik pada makanan pokok itu. Tapi ketika kita paksakan orang Jawa makan singkong, jagung itu ke beras. Mereka lebih mudah menggeser jagung ke beras daripada beras ke jagung karena rasa dan kebiasaan yang sudah bertahan lama. Bisa berubah tapi sangat lama. Buktinya, fastfood restaurant yang bisa bikin orang tidak suka burger jadi suka burger. Pola makan bisa diubah tapi butuh proses yang lama. Tapi dengan sosialisasi besar-besaran itu bisa.

Diversifikasi skala mikro?

Sy mengharapkan diversifikasi itu penganekaragaman menu. Bukan hanya mngganti beras. Tapi bagaimana kita bisa mengakses 4 sehat dengan cukup. Kalau bisa mengakses 4 sehat itu adalah kedaulatan pangan di tingkat rumah tangga. Tanpa susu pun sudah luar biasa. Oleh karena itu, di tingkat keluarga, kita bicara tentang diversifiksai diet. Kalau di tingkat makro baru diversifikasi pangan pokok. Dengan kesejahteraan yang meningkat, diversifikasi berjalan dengan sendirinya. Contohanyaa, Jepang makan cuma 60kg, kita 130kg. Sama-sama makan nasi. Kenapa bisa? Karena Jepang makan seafood, soy yang banyak. Itu semua memberikan substitusi terhadap beras. Jepang itu tidak pernah berdaulat pangan. Mereka mngandalkan impor. Kalau Amerika itu justru surplus beras terus. Mereka tidak pernah meninggalkan pertanian. Kalau Jepang memang karena ekologinya tidak sesuai. Lah kalau kita industri bukan, pertanian juga kembang kempis.

Kalau kawan-kawan kita di Indonesia Timur, lebih banyk makan beras atau pangan lain?

Sedikit yang mau mngonsumsi pangan nonberas. Maluku itu tidak semuanya nonberas. Sebagian pernah merasakan nikmatnya beras. Papua juga. Tapi yang pelosok masih umbi-umbian. Tapi Maluku itu sudah jauh lbih maju.

Dulu kan sering disalahkan bahwa pemerintah orba mmberikan PNS beras 1 kepala 10 kilo yang itu dianggap mmbuat orang Indonesia makin cinta beras. Keputusan itu mungkin karena kita dulu selalu surplus beras.

Rasio jumlah penduduk dengan lahan pemroduksi beras?

Masih cukup waktu itu. Kalau dihitung 1 kepala 10 kilo kemudian anaknya 5 jadi 50 kilo. Itu sudah cukup bagus. Sekarang sudah digantikan uang. Tapi saya tidak bisa menyalahkan karena kalau pegawai negeri ditanya mau beras atau uang maka jawabannya uang karena berasnya jelek. Tapi kebijakan waktu itu mewajibkan terima beras bagaimanapun kualitasnya. Mungkin dulu dibagikan beras dengan tujuan biar pegawai negri merasa aman dulu. Kalau di rumah itu sudah ada beras rasanya tenang.

Dengan kondisi Maluku dan Papua sudah menikmati bereas apa bisa disosialisasi untuk balik ke pangan yang dulu?

Bisa, sagu dan umbi-umbian sbetulnya masih dikangeni oleh mereka. Karena kalau di kota besarnya, Ambon, mereka bisa menikmati bapeda (?) yang terbuat dari sagu, dan itu benar-benar bisa dinikmati. Seperti halnya orang gn.kidul makan gaplek, tiwul. Nah, mereka itu masih bisa menikmati. Kapan? waktu kepepet. Orang gn.kidul itu mnikmati gaplek waktu musim paceklik tidak ada beras. Waktu beras lancar lagi ya balik lagi ke beras. Tapi sbetulnya mereka digiring ke gaplek mau. Tapi orang Jabar mau tidak digiring ke gaplek? tidak mau, karena tidak ada budaya. Karena tekanan yang dihadapi orang-orang kidul itu jauh lbih berat dari tekanan yang dihadapi orang-orang Jabar. Krisis pangan, iklim yang keras itu mmbuat mereka mau tidak mau terima makan nonberas. Mungkin di daerah bagian timur, nusa tenggara, mereka masih bisa menikmati jagung. Jadi, perubahan ini intinya memungkinkan bagi yang belum banyak mengalami perubahan pergeseran dan itu mereka masih punya perasaan kangen dengan makanan itu.

Sosialisasi?

Jelas perlu, lakukan sosial marketing lagi tentang pentingnya diversifikasi makanan pokok.

Apa sih makanan pokok yang gizinya paling mendekati beras?

Terigu, tapi kita kan impor, jadi bahaya, karena tekanan terhadap gandum juga besar di tingkat internasional. Tetapi, keadaannya berbeda ketika kita mendatangkan jagung dengan mendatangkan beras. Kalau mndatangkan gandum, petani tidak ada yang merasa tersaingi, tidak ada gejolak di petani. Tidak demikian dengan jugaung. Karena petani kita tidak mau bersaing dengan pasar internasional. Selain gandum ya jagung, tapi akan bersaing dengan pakan ternak atau biofuel. Pasti akan terjadi. Di kita dulu yang banyak makan jagung di Madura. Selama ini jagung cuma jadi snack food saja. Kalau singkong atau sagu itu bisa-bisa saja tapi dengan tambahan makanan yang punya protein tinggi.

Kalau makanan yang mengandung Protein tinggi tapi murah?

Tidak ada yang murah! Selama kita mengalami gejolak pangan besar, inflasi nilai uang turun, dan akhirnya daya beli rendah itu berdampak ke gizi masyarakat. Sekarang semua mahal. Solusinya ya daya belinya ditingkatkan. Dari dulu daya beli kita rendah terus. Tapi kita termasuk bangsa yang ajaib lah. Dengan gaji kurang bisa nyekolahin anak, bisa beli mobil.

Konsumsi rata-rata Indonesia?

Sangat kurang gizinya. Sbetulnya dalam sehari bisa makan sekali komplit 4 sehat itu sudah bagus. Sebetulnya tidak bisa dibilang harus makan daging brapa dalam sminggu supaya cukup gizinya. Dari aspek kesehatan kan butuh rotasi makanan, bervariasi. Protein hewani jauh lebih bagus dari protein nabati. Tugas pemerintahlah buat ngatur harga-harga itu supaya tidak terlalu mencekik leher masyarakat.

Orang bisa dinilai dari kalsium?

Kecukupan gizi butuh 800-1200mg kalsium per hari tergantung usia. Di Indonesia kecukupn kalsium tidak bisa diandalkan dari daily product. Kita tidak suka makan susu dan keju. Akhirnya diambil dari sayur-sayuran, bayem, kangkung. Jadi, kalau asupan kalsium dari hewani kurang itu juga bisa dinilai kurang sejahtera.

Zat besi?

Dampak kekurangan kalsium tidak serius-serius amat. Kalau kurang Fe itu orang jadi lemas, ngaruh ke produktivitas orang. Ibu-ibu hamil yang anemia karena kekurangan Fe di Indonesia mencapai 40%, anak2 sekolah 30-40%. Ini jadi masalah nasional karena dampaknya terhadap produktivitas akademik achievement dan sebagainya. Maka pmerintah memerangi itu dengan membagikan tablet besi gratis pada ibu-ibu hamil selama 3 bulan kehamilannya. Anak-anak sekolah tidak memperoleh treatment. Ibu-ibu hamil kan ngaruh ke anaknya jadi diprioritaskan.

Scara umum, gimana pola konsumsi masyarakat Indonesia?

Ada yang namanya skor pola pangan harapan, maksimal nilainya 100. Indonesia nilainya 70. Nilai ini didominasi dari karbohidariat. Jadi, kita banyak makan karbo dikit lauk. Skor ini sekarang di Deptan selalu menjadi analisis untuk menunjukkan keragaman pangan Indonesia. Saya tidak punya angka dari negara lain. Tapi yang jelas, konsumsi pangan-pangan hewani di Asia Tenggara, kita kalah. Dengan Filipina, Thailand, Singapura kita kalah terus. Tapi dari Vietnam menang dikit. Ini akan berpengaruh pada kualitas fisik. Kalau orang tinggi mencerminkan gizi bagus. Kenaikan tinggi badan balita itu jadi indiktor. Orang tinggi itu biasanya sehat dan cukup gizinya waktu kecil dulu.

Pola makan itu slain terpengaruh dari faktor ekonomi ada pngaruh lain?

Ada. Faktor-faktor minor di luar ekonomi banyak, sperti sosio budaya, pengetahuan, pengaruh dari orang-orang sekitar. Misalnya, ibu hamil jangan makan ikan, nanti bau anyir, padahal ikan itu sumber nutrisi yang baik untuk pembentukan otak. Mengapa timbul mitos seperti itu? mungkin karena dulu harga ikan mahal.

Diversivikasi Pangan untuk Kurangi Beban Petani Juni 6, 2010

Posted by Iqbal in pertanian.
Tags: , ,
add a comment

Wawancara Yustika Baharsyah

Mantan Menteri Pertanian era Soeharto

Februari 2009 di rumahnya di Pondok Indah

Bagaimana perkembangan diversifikasi pangan di era Ibu dengan era SBY?

Pemberagaman pangan pernah dulu tahun 94 disampaikan oleh pemerintah untuk supaya jangan tergantung pada beras saja. Tapi pada waktu itu wah produk macam-macam pangan non beras. Misalnya dari Maluku dan papua itu bermacam-macam makanan dibuat dari sagu. Dari Sultengg misalnya umbi-umbian. Dari Madura dan Gorontalo jagung. Tapi di Jakarta dan beberapa tempat lain mungkin, pada waktu masyarakat mau mulai mencoba mencari bahan mentahnya di pasar itu gak tersedia.

Lalu ini juga pernah pada zamannya pak Harto, bikin roti dari bahan-bahan selain terigu, bisa dari singkong atau umbi. Karena kita dulu seneng sekali roti ya. Tapi sebagian besar rotinya itu dr terigu. Jadi kalau misalnya sekarang digencarkan lagi atau dimulai lagi programnya itu ya bagus. Dan ini di Deptan dari badan ketahanan sedang melakukan percepatan diversifikasi pangan dan gizi ini. Beberapa tahun yl itu sudah mulai ke arah diversifikasi pangan sudah mulai terasa.

Itu bagus sekali dibentuknya desa mandiri pangan. Mereka punya target dalam 3 tahun misalnya dari konsumsi beras 135,9 kg/kap/thn itu diharapkan menjadi 120 kg/kap/thn. Itu bagus. Tetapi ini meski betul-betul dipantau. Nanti sudah ganti lagi kepala badannya takutnya gak meneruskan program itu. Ini memang salah satu programnya itu dimasukkan pada anak-anak SD. Lalu mereka melihat macam-macam makanan bukan hanya dari beras. Itu tentu kerja sama dgn Departemen Pendidikan, daerah, provinsi, kabupaten, kecamatan.

Tapi saya belum lihat program yang dulu belum dimasukkan, thn 94-an itu adalah program bantuan makanan tambahan bagi anak-anak TK, SD, SMP. Sebab apa, bgmn kita bs merubah persepsi makan ini kan. Bagaimana anak ini sejak kecil persepsi yang tepat sejak dini dibangun. Sebab begini, kalau sudah biasa makan dengan nasi ataupun mie. Kalau misalnya tidak dibangun persepsi yang tepat, itu sudah susah lidahnya. Bayangkan saja kita ini makan segala macam. Sudah roti, sudah spageti. Ditanya sudah makan belum pak, belum dia bilang karena belum makan nasi. Jadi harus sejak dini.

Itu dulu pernah dilakukan di daerah-daerah, dulu di lampung, itu makanan tambahan diusahakan dengan adanya bantuan kabupaten atau kecamatan setempat dengan satuan per orang tua murid, lalu juga dengan guru-guru, lalu di situ macam-macam. Kalau dari daerah lokal lampung itu ada singkong, kacang hijau, dsb, dicampur jadi bubur. Kalau di Jabar jd combro. Itu kalau dari kecil gak tau kan dia dari beras atau dari apa asal cocok dengan lidah dia.

Dulu program tambahan pangan ini sempat berjalan baik. Beberapa tahun tapi kemudian berhenti, sayang sekali. Jadi perlu mungkin kedisiplinan dari guru dan orang tua murid. Itu akan menurunkan tekanan terhadap permintaan beras. Lalu juga menghidupkan kemampuan menghadirkan pangan alternatif bagi para petani. Swasta bisa mendukung juga, misalnya dibikin tepung. Kalau sudah jadi tepung ini bisa dibuat macam-macam. Misalnya suka spagethi, bikin misalnya spagethi dicampur dengan singkong. Teknologi kita mendukung. Asal sudah tepung.

Mesin-mesin buat tepung yang kecil-kecil skalanya itu kan bisa dipakai petani. Kalau misalnya 100% cassava, singkong, atau jagung, rada kurang pas ya. Campur dengan tepung terigu, campur tepung beras berapa persen gitu. Budaya tepung ini loh lbh gampang daripada biji-bijian.

Jadi saya ngeliatnya harus bervariasilah pangan untuk anak-anak ini. Saya dulu ada tetangga, skrg umur 80-an. Dia org Madura, biasa makan jagung. Itu terus makan jagung. Jarang sekali dia makan nasi. Walaupun sudah ke luar negeri sudah ke mana-mana, tetep saja jagung. Saya sampai kagum. Padahal di sini kan nggak biasa makan jagung ya. Itu krn lidahnya sudah pas dengan jagung. Demikian juga bubur. Di Maluku misalnya, kan pakai ikan. Itu mestinya dipertahankan di daerah-daerah. Pernah ada cerita. Di Maluku kan mereka biasa makan sagu, suatu ketika ada tamu dari Jakarta. Mereka nyuguhinnya pakai nasi, pas dia masuk ke belakang dia makan sagu. Mungkin ada perasaan malu atau gimana ya. Kan kebiasaannya makan sagu, kenapa dia merasa minder kalau dia makan sagu. Jadi di depan tamu-tamunya dia makan nasi. Image itu sudah terbentuk bahwa kalau makan beras itu gengsinya lbh tinggi. Hal-hal itu tuh harus betul-betul dipelajari bahwa makan ya apa saja. You are what you eat.

Bayangkan kalau dalam 25 tahun ke depan kita harus menghasilkan 70 juta ton padahal kita punya lahan yang produktif hanya 7 juta ha, apalagi sekarang banyak konversi-konversi yang berjalan terus. Artinya kan 1 ha hrs memproduksi 10 ton beras yang sama dengan 20 ton gabah kering giling. Kapan dengan teknologi kita sekarang, 20 ton itu susah loh. Kalau makan sih sudah bagus, kepala badan ketahanan pangan sudah bagus tuh targetnya ngurangin konsumsi beras.

Bisa gak pemerintah mengeluarkan keharusan bagi industri untuk memasukkan 20% dari tepung?

Bisa, tapi industri kan mau untung juga, kasih insentif pajak. Misalnya kalau bisa menurunkan terigu sampai 20% diganti bahan lokal pajaknya dikurangi. Itu bukan mustahil tapi harus betul-betul dedikasi, dan diawasi, kemudian dinilai. Dipantau, diawasi.

Ibu rasa kurang diawasi ya?

Mungkin dulu lebih gampang ya karena terpusat. Kalau sekarang kan otonomi daerah, jadi harus betulbetul kerja sama dari masing-masing daerah. Misalnya bupati dengan camat harus betulbetul tahu pangan apa yang bagus di situ dan disenangi masyarakat.

Menurut pandangan ibu, perkembangan pertanian kita?

Sudah cukup bagus. Cuma maunya, petani-petani itu jangan selalu menjadi yang terbebani ya. Krn petani biasanya kan harus produksi sekian, sedangkan yang konsumen dibiarkan saja makan bebas, padahal petani tanahnya kurang, pupuknya bermasalah. Sekarang mau tanam, banjir lagi, kasihan deh. Salah satunya adalah mgkn diversifikasi pangan ini spy bebannya jgn terlalu byk untuk petani. Jd kelihatannya sih msh ada masalah memang.

Perkembangan yg ibu liat di 2008?

Saya kira agak baik lah ya. Mudah-mudahan saja ke depan lebih baik lagi.

Ibu percaya ada ekses demand?

Saya kira benar. Karen itu td, benih susah, lahannya semakin sempit. Karena kalau kira-kira ada airnya bagus untuk lahan, dipakai untuk perumahan, untuk perindustrian. Kalau gak ada airnya juga gak mau kan yang konversi itu. Maunya yang ada airnya yang ada jalannya. Jadi makin lama makin jauh petani. Belum lagi infrastrukturnyalah, pupuk susah, pestisida susah. Lalu sudah susahsusah mau dijual harganya rendah. Gimana coba.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.