bincang bintang

Paling Gampang Keruk PAD dari Alam Maret 6, 2011

Posted by Iqbal in budaya, lingkungan, politik.
Tags: carbon trade, dephut, desentralisasi, devolusi, hutan, jalan tol, kereta api, krui, lebak lebung, menko perekonomian, pad, perda, pkb, protokol Kyoto, sasi, Suharto, suryo hadi wibowo, taman nasional
add a comment

Wawancara dengan Suryo Hadi Wibowo (bagian 1)

Dosen IPB

Maret 2009 di Bogor

Partai mana yang paling melek dengan isu lingkungan?

Paling PKB yang mengclaim dia partai hijau tapi dia sendiri tidak tahu apa itu partai hijau, kan gimana.. Esensi dari partai hijau itu apa yang dia belum ketahui, tapi dia mengclaim dirinya partai hijau.

Jadi, dari sekian partai itu tidak ada yang serius?

Tidak ada. Soalnya jangan kamu bayangkan lingkungan hidup itu pencemaran dan kualitas air. Itu salah satunya saja. Justru esensinya adalah kemiskinan akibat dari sumber daya alam. Kemiskinan karena kebijakan akan sumber2 alam. Air, hutan, sungai, besi, kebijakan2 partai itu kan tidak ada, yang ada kan kebijakan2 partai yang sudah jadi menteri, gubernur, bupati.

Di metro itu saya bilang waktu penutupan, 10 tahun lebih yang lalu, orang pergerakan lingkungan semua bersatu untuk kemudian bersama2 mengganti rezimnya orde baru biar lebih demokratik dan tidak sentralistik. Artinya disinggung supaya pengelolaan lingkungan supaya menjadi lebih baik.

Karena waktu itu pandangannya, kalau ada rezim yang lebih demokratik sudah desentralisasi. Itu yang diperjuangkan dulu. Ternyata tidak. Sekarang sudah sepenuhny desentralisasi. Tapi kenapa kerusakan semakin besar? Karena kebijakan politiknya yang kalau untuk memenuhi kantong2 pendapatan asli daerah atau juga dalam rangka dengan partai yang mengusung dia. Yang paling gampang untuk menutupi pundi2nya ya dari sumber alam.

Nah sumber alam mah sudah tersedia, gusti Allah sudah menyediakan, tinggal kasih lisensi saja. Itu yang membuat, setelah diteliti dari 300 perda, saya teliti, dari seluruh pulau jawa cenderung untuk eksploitasi.

Tentunya bapak sudah menyuarakan itu kan?

Itu kan dari menko perekonomian, mencabut perda2 atau memberi peringatan kpada kabupaten2. Saya tidak tahu itu dilakukan atau tidak. Mestinya harus menjadi tindakan politik kan. Menko perekonomian mungkin lebih sibuk mengatasi krisis finansial sekarang ini.

Jadi kesimpulan saya, menjelang pemilu ini sumber daya alam makin banyak rusak. Dari mana dia dapat uang? Mungkin dibayarnya setelah pemilu dalam bentuk lisensi atau apa gitu. Maka urusan pengurusan sumber daya alam itu urusan politik, bukan urusan teknis.

Jadi nasib lingkungan hidup ke depan?

Akan lebih parah lagi, akan makin banyak kerusakan. Pulau jawa apalagi, lebih banyak kerusakan. Lah iya, kebijakannya tidak banyak berubah. Kita harus bikin daftar negatif proyek di pulau jawa.

Pada akhir proyek, bisa tidak menko perekonomian mengumumkan daftar negatif projek. Artinya, proyek2 yang tidak boleh didirikan di pulau jawa karena akan mendorong kerusakan sumber alam lebih lanjut. Pembangunan jalan tol misalnya. Kenapa bukan jalan kereta api, kenapa jalan tol? Sekarang sudah dibagi2 kan kavling jalan tol yang sampai banyuwangi kan sudah.

Sama saja kan dengan jalan kereta api?

Oh lain. Tidak akan membuat wilayah2 di sepanjang kanan kiri jalan. Beda sekali. Dia tidak akan membangkitkan pemukiman2 sepanjang jalan. Paling di titik2 di mana stasiun kereta. Mereka tahu bahwa ini sudah keputusan politik. Keputusan politik kan sudah dibuat.

Jadi jangan dikira climate change bukan keputusan politik, itu keputusan politik. Itu kepentingan global dengan para pengusaha yang bergerak di carbon trade. Ratifikasi protocol Kyoto, itu persoalan politik dan ekonomi. Jadi, politik, ekonomi, dan lingkungan sudah tidak bisa dipisahin.

Jadi, butuh keberpihakan?

Ya, keberpihakan kepada masyarakat dan juga lingkungan. Ambil keputusan stratejik yang bisa membuat ini semua bergerak sampai ke mata rantai pertanian. Semuanya harus berpihak donk, mau berpihak pada perusahaan besar atau rakyat kecil, kan gitu.

Sasi itu tatanan adat di Indonesia timur, di mana orang bisa ambil ikan menurut tatanan adat. Sasi tutup orang tidak boleh ambil. Kapal motor tidak boleh masuk. Kemudian sasi dibuka, orang boleh ambil sesukanya, lalu tutup lagi. Itu bentuk kearifan lokal yang luar biasa. Tiba2 kemudian itu lisensinya dikasih oleh pemda. Nah pemda kan cuma lihat ekonomi.

Kalau di Sumsel itu ada yang namanya lebak lebung. Rawa2 ketika kering di cekungan, ikan berkumpul di situ semua. Nah itu dilelang oleh warga. Sekarang hancur sudah tidak ada karena sudah ditarik pemda, pemda yang melelang. Ini persoalan2 politik, mau tidak menyerahkan itu kepada rakyat?

Yang saya dan teman2 teriakkan itu jangan berhenti pada desentralisasi tapi devolusi. Desentralisasi itu mentransfer kekuasaan mengatur urusan2 berpemerintah dan bernegara dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tapi kalau devolusi mentransfer kedaulatan dari pemerintah ke rakyat

Caranya konkretnya?

Oo sudah banyak. Contohnya di hutan. Hanya satu yang diberikan devolusi oleh dephut selama dephut berdiri, di penghujung akhirnya zaman Suharto. Hutan damar di Krui, Lampung Barat. Itu diserahkan pengelolaannya kepada mereka. Mereka yang mengelola. Kawasannya mereka yang mengelola. Dan hutannya lebih bagus daripada yang negara punya.

Tapi tentu masyarakatnya jangan yang tidak punya ikatan sosial yang kuat. Kalau tidak punya ikatan sosial yang kuat ya dialihkan ke orang lain kan. Ada contoh beberapa Taman Nasioal. Kepala TN itu berani memberikan akses kepada masyarakat desa yang dari dulu sudah punya tataran akses ke dalam hutan karena adat. Tapi jadi tidak boleh karena ada TN. Padahal aturan tata ruangnya mirip dengan TN, cuma istilahnya saja beda.

Di sini zona inti di sana wana kiki, tapi esensinya sama. Di sini zona rimba di sana wana. Dia punya kekuasaan untuk mengatur area. Dia punya polisi adat sendiri yang jauh lebih banyak daripada kalau kawasan itu dijaga polhut. Masyarakat ikut menikmati. Begitu ngasih seperti itu, harus hati2, karena bisa bertentangan dengan UU no5 tahun 90, si kepala taman nasional ini. Itu kan soal politik devolusi.

Negara ini kan berdiri karena tadinya satuan2 kecil dari masyarakat. Karena kita mau bikin negara RI, percaya sama sukarno, diserahkanlah semua sama sukarno. Itu yang mjadi penting. Pengelolaan lingkungan hidup, tidak semata soal kualitas udara, air, tapi juga soal kehidupan yang menunjang hidup manusia.

Sehingga kalau pengelolaan lingkungan tidak menyertakan lingkungan itu benar2, bagaimana bisa dibilang mengetahui lingkungan. Pengelolaan lingkungan itu harus bersama rakyat. Ketika partai dikasih kesempatan presentasi sebentar, kalian semua ini elitis saya bilang, di mana rakyatnya kok tidak ada. Dia bilang karena waktunya terbatas. Mana bisa sampah dikelola dengan teknologi. Seolah diselesaikannya hanya dengan teknologi, tidak bisa.

Rakyat yang harus diajarin. Inilah sampah, buanglah sampah, dengan penindakan hokum. Itu butuh waktu 10-20 tahun supaya tertib buang sampah, nanti diangkut dalam frekuensi tertentu. Nanti di ujung yang sampah anoranganik sudah ada pabrik2 kecil yang mengolah kemudian yang sampah oranganik bisa jadi macam2, tidak usah kita bicara. Sehingga sampah jadi manfaat, bukan malapetaka. Sekarang, sampah menggunung di bantar gebang. Sudah malapetaka itu, semua ditumpuk jadi satu. Jadi kita cuma mindahin sampah itu. Dari rumah ke TPS, TPS ke TPA.

Itu salah?

O salah donk, itu kan harus dipilah dulu.

Tapi sosialisasi untuk ke situ kan sudah?

Tidak ada sebagai gerakan. Makanya frustasi orang2 pemda cerita, gimana donk pak kita sudah kasih penyuluhan besok gt lagi. Seharusnya kasih contoh kasih penindakan hukum. Cina saja yang masyarakatnya banyak kok bisa untuk tidak buang ludah sembarangan. Tapi panjang waktunya.