Janji Soekarno pada Daud Beureueh April 17, 2012
Posted by Iqbal in islam, politik.Tags: Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah, Daud Beureueh, Janji Soekarno, mati syahid, Perang Sabil, Soekarno, Syariat Islam
add a comment
Saya baca cuplikan tulisan berikut pada buku berjudul Api Sejarah 2 karya Ahmad Mansur Suryanegara hal 344. Dialog di bawah ini terjadi sebelum DI TII Aceh meledak.
***********
Dalam dialognya dapat kita ikuti keterangan M Nur El-Ibrahimy dan Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai berikut:
Presiden: Saya minta bantuan Kakak Daud Beureueh agar rakyat Aceh turut mengambil bagian perjuangan bersenjata yang sekarang sedang berkobar antara Indonesia Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah kita proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Daud Beureueh: Sdr. Presiden. Kami Rakyat Aceh dengan segala senang hati dapat memenuhi permintaan Presiden asal saja perang yang akan kami kobarkan itu berupa Perang Sabil atau Perang Fi Sabilillah, perang untuk menegakkan Agama Allah sehingga kalau ada di antara kami yang terbunuh dalam perang itu maka berarti mati syahid.
Presiden: Kakak, memang yang saya maksudkan adalah perang yang seperti telah dikobarkan oleh pahlawan-pahlawan Aceh yang terkenal seperti Tengku Tjhik di Tiro, dan lain-lain yaitu perang yang tidak kenal mundur, perang yang bersemboyan “Merdeka atau Syahid”.
Daud Beureueh: Kalau begitu kedua pendapat kita telah bertemu Sdr. Presiden. Dengan demikian bolehlah saya mohon kepada Sdr. Presiden, bahwa apabila perang telah usai nanti, kepada rakyat Aceh diberikan kebebasan untuk menjalankan Syarit Islam di dalam daerahnya.
Presiden: Mengenai hal itu, Kakak tak usah khawatir. Sebab 90 persen rakyat Indonesia beragama Islam.
Daud Beureueh: Maafkan saya Sdr. Presiden, kalau saya terpaksa mengatakan, bahwa hal itu tidak menjamin bagi kami. Kami menginginkan suatu kata ketentuan dari Sdr. Presiden.
Presiden: Kalau demikian baiklah, saya menyetujui permintaan Kakak itu.
Daud Beureueh: Alhamdulillah. Atas nama rakyat Aceh saya mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan hati Sdr. Presiden. Kami mohon (sambil menyodorkan secarik kertas kepada Presiden) sudi kiranya Sdr. Presiden menulis sedikit di atas kertas ini.
Melihat permohonan Daud Beureueh itu, Presiden menangis terisak-isak. Dan berkata: Kakak, kalau begitu tidak ada gunanya aku menjadi Presiden. Apa gunanya menjadi Presiden kalau tidak dipercaya?
Daud Beureueh menjawab: Bukan kami tidak percaya Sdr. Presiden. Akan tetapi hanya sekadar menjadi tanda untuk berperang.
Presiden sambil menyeka air matanya berkata: Wallah, Billah, kepada Daerah Aceh nanti akan diberi hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan Syariat Islam. Dan Wallah, saya akan pergunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh benar-benar nanti dapat melaksanakan Syariat Islam di dalam daerahnya. Nah, apakah Kakak masih ragu-ragu juga?
Daud Beureueh: Saya tidak ragu-ragu lagi Sdr. Presiden. Sekali lagi, saya atas nama rakyat Aceh mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan hati Sdr. Presiden.
Industri Kerajinan: Desain Nomor Satu! Juni 16, 2011
Posted by Iqbal in lingkungan, pertanian, politik.Tags: bali, craft, gerabah, jogja, Kasongan, kayu, OVOP, perhiasan, Tasik, tri reni budiarti
add a comment
Wawancara dengan Tri reni Budiarti
Direktur Kerajinan, IKM, Depperin
November 2008
Existing condition kerajinan kita bagaimana?
Kerajinan kita sudah maju. Sentranya sudah banyak sekali, terutama anyaman. Hampir seluruh bahan tanaman bisa dianyam, bisa dibuat menjadi sebuah produk. Contohnya pandan, eceng gondok, kemudian bambu di Bali. Kemudian khas dari NTB, anyamannya dari getak (??). Setiap daerah punya kekhasan sendiri. Ada lidi dari kelapa di Lampung. Jadi seluruh Indonesia itu punya anyaman. Tinggal tingkat kemajuan dari daerah masing2. Tasik dan Bali itu sudah maju.
Kemudian gerabah, ada Kasongan, ada Plered, ada di daerah Lombok barat juga. Kemarin saya habis ke Pulutan, 2 jam dari Manado, itu juga bagus. Kemudian ada takalar(??), ada dinoyo (??) di Malang.
Kemudian kayu, ini ada di mana2, tapi yang paling maju adalah di bali. Bali kan pematung2nya sudah banyak sekali.
Kemudian perhiasan kita juga sudah baik, terutama batu mulia, ada di Pacitan, saya bisa ngurutin dari Sumatra Barat.
Faktor yang mempengaruhi kemajuan daerah?
Kalau Jogja sama Bali itu karena pasarnya aja ya. Pusat pariwisata juga. Barang yang di Bali juga barangnya ada yang bukan dari Bali. Maju atau tidaknya itu, poin pertamanya dari desain. Tergantung mereka bisa menangkap tren desain atau tidak. Contohnya Kasongan. Di sana banyak orang pintar2. Mereka bisa melihat tren warna. Mereka banyak lihat di internet. Selain itu, seniman2 di kasongan juga banyak. Kan banyak yang pengrajin bikin itu2 aja.
Akses ke tempat terpencil sulit, bukannya jaringan nomor satu?
Desain nomor satu! Itu yang paling mempengaruhi. Baru yang kedua masalah pasar. Kalau untuk pasar lebih baik ke luar negeri. Kita kayaknya masih menengah ke atas saja yang senang dengan craft.
Untuk promosi kita di luar dan di dalam. Ikut yang pameran jewelery di Hongkong dsb. Jadi kombinasi saja tergantung kemampuan anggaran.
Apa kita kesulitan dapetin bahan baku?
Yang sedikit bermasalah kayu. Anyaman kadang2 ada. Di Tasik agak kesulitan mencari pandan karena di Tasik itu kan sentranya besar sekali, jadi dia ngambil dari daerah mana2. Tapi tetap jalan. Kayu yang secara nasional sulit karena ada aturan memperketat kayu. Kalau rotan saya kurang tahu karena itu bukan bagian kerajinan, kulit juga bukan.
Selama ini pembinaannya gimana?
Ada pelatihan teknis, pelatihan desain, dsb. Kita yang lebih fokus sebetulnya pada sentra. Kita sedang mulai mengadop konsep OVOP, ada 15 provinsi yang sedang mulai.
Permasalahan?
Desain sama pasar. Namanya kerajinan itu sesuatu yang dibuat dari tangan. Jadi kerapihan itu penting, kadang itu yang di-complaint sama buyer. Tapi kalau buyer yang sudah ngerti, mereka tahu craft itu kan dibuat dari tangan jadi produknya tidak bisa standar sama semua. Kerapihannya sama bentuknya gak bisa sama terus.
Pasar paling potensial?
Amerika. Krisis ini sangat berpengaruh. Di Kasongan itu yang saya liat berpengaruh, ya 50% lah pengaruhnya. Kemudian perhiasan di eropa potensinya besar.
Saingan kita banyak. Thailand udah maju banget. Selain itu ada juga India, Filipina, Vietnam. Saingan kita di kawasan Asia ini.
Saya beli tas dari Thailand, itu dia rapi sekali. Belah2 bambunya pakai tangan loh, bukan pakai alat. Bisa dibelah kecil sekali. Itu org2 tua yang melakukan. Senang kalau ngeliatnya.
Pasar lokal kan kurang berkembang?
Ya kan kita gak bisa paksakan juga. Di kita ini kan bukan barang primer ya. Kita ke perut dulu. Tapi sekarang setelah melihat pameran2 craft, ya Inacraft dsb itu kan selalu penuh. Lihat saja nanti. Inacraft itu seperti pasar, kita sulit bergerak di dalam. Tahun depan banyak pameran.
Perkembangan setiap tahunnya?
Sudah cukup bagus. Industri kreatif kan ada 14. Salah satunya kerajinan. Peranan kerajinan dalam industri kreatif itu cukup bagus. Kalau perkembangan tiap tahun tergantung produknya, ada yang naik ada yang gitu2 saja.
Kalau krisis AS ini belum terlihat efeknya di BPS, tapi di bbrp pengrajin sudah merasakan. Untuk memperkecil kerugian seperti ini, klasik sih memang, tapi kita coba buka pasar baru. Itu memungkinkan. Bisa ke daerah Afrika Selatan.
Pemain terbesar?
Tergantung daerah tergantung jenis juga. Kalau di kasongan itu Pak Timbul. Di Tasik ada Bu Santi, Pak Asep. Mereka terbesar di produk tertentu.
Paling Gampang Keruk PAD dari Alam Maret 6, 2011
Posted by Iqbal in budaya, lingkungan, politik.Tags: carbon trade, dephut, desentralisasi, devolusi, hutan, jalan tol, kereta api, krui, lebak lebung, menko perekonomian, pad, perda, pkb, protokol Kyoto, sasi, Suharto, suryo hadi wibowo, taman nasional
add a comment
Wawancara dengan Suryo Hadi Wibowo (bagian 1)
Dosen IPB
Maret 2009 di Bogor
Partai mana yang paling melek dengan isu lingkungan?
Paling PKB yang mengclaim dia partai hijau tapi dia sendiri tidak tahu apa itu partai hijau, kan gimana.. Esensi dari partai hijau itu apa yang dia belum ketahui, tapi dia mengclaim dirinya partai hijau.
Jadi, dari sekian partai itu tidak ada yang serius?
Tidak ada. Soalnya jangan kamu bayangkan lingkungan hidup itu pencemaran dan kualitas air. Itu salah satunya saja. Justru esensinya adalah kemiskinan akibat dari sumber daya alam. Kemiskinan karena kebijakan akan sumber2 alam. Air, hutan, sungai, besi, kebijakan2 partai itu kan tidak ada, yang ada kan kebijakan2 partai yang sudah jadi menteri, gubernur, bupati.
Di metro itu saya bilang waktu penutupan, 10 tahun lebih yang lalu, orang pergerakan lingkungan semua bersatu untuk kemudian bersama2 mengganti rezimnya orde baru biar lebih demokratik dan tidak sentralistik. Artinya disinggung supaya pengelolaan lingkungan supaya menjadi lebih baik.
Karena waktu itu pandangannya, kalau ada rezim yang lebih demokratik sudah desentralisasi. Itu yang diperjuangkan dulu. Ternyata tidak. Sekarang sudah sepenuhny desentralisasi. Tapi kenapa kerusakan semakin besar? Karena kebijakan politiknya yang kalau untuk memenuhi kantong2 pendapatan asli daerah atau juga dalam rangka dengan partai yang mengusung dia. Yang paling gampang untuk menutupi pundi2nya ya dari sumber alam.
Nah sumber alam mah sudah tersedia, gusti Allah sudah menyediakan, tinggal kasih lisensi saja. Itu yang membuat, setelah diteliti dari 300 perda, saya teliti, dari seluruh pulau jawa cenderung untuk eksploitasi.
Tentunya bapak sudah menyuarakan itu kan?
Itu kan dari menko perekonomian, mencabut perda2 atau memberi peringatan kpada kabupaten2. Saya tidak tahu itu dilakukan atau tidak. Mestinya harus menjadi tindakan politik kan. Menko perekonomian mungkin lebih sibuk mengatasi krisis finansial sekarang ini.
Jadi kesimpulan saya, menjelang pemilu ini sumber daya alam makin banyak rusak. Dari mana dia dapat uang? Mungkin dibayarnya setelah pemilu dalam bentuk lisensi atau apa gitu. Maka urusan pengurusan sumber daya alam itu urusan politik, bukan urusan teknis.
Jadi nasib lingkungan hidup ke depan?
Akan lebih parah lagi, akan makin banyak kerusakan. Pulau jawa apalagi, lebih banyak kerusakan. Lah iya, kebijakannya tidak banyak berubah. Kita harus bikin daftar negatif proyek di pulau jawa.
Pada akhir proyek, bisa tidak menko perekonomian mengumumkan daftar negatif projek. Artinya, proyek2 yang tidak boleh didirikan di pulau jawa karena akan mendorong kerusakan sumber alam lebih lanjut. Pembangunan jalan tol misalnya. Kenapa bukan jalan kereta api, kenapa jalan tol? Sekarang sudah dibagi2 kan kavling jalan tol yang sampai banyuwangi kan sudah.
Sama saja kan dengan jalan kereta api?
Oh lain. Tidak akan membuat wilayah2 di sepanjang kanan kiri jalan. Beda sekali. Dia tidak akan membangkitkan pemukiman2 sepanjang jalan. Paling di titik2 di mana stasiun kereta. Mereka tahu bahwa ini sudah keputusan politik. Keputusan politik kan sudah dibuat.
Jadi jangan dikira climate change bukan keputusan politik, itu keputusan politik. Itu kepentingan global dengan para pengusaha yang bergerak di carbon trade. Ratifikasi protocol Kyoto, itu persoalan politik dan ekonomi. Jadi, politik, ekonomi, dan lingkungan sudah tidak bisa dipisahin.
Jadi, butuh keberpihakan?
Ya, keberpihakan kepada masyarakat dan juga lingkungan. Ambil keputusan stratejik yang bisa membuat ini semua bergerak sampai ke mata rantai pertanian. Semuanya harus berpihak donk, mau berpihak pada perusahaan besar atau rakyat kecil, kan gitu.
Sasi itu tatanan adat di Indonesia timur, di mana orang bisa ambil ikan menurut tatanan adat. Sasi tutup orang tidak boleh ambil. Kapal motor tidak boleh masuk. Kemudian sasi dibuka, orang boleh ambil sesukanya, lalu tutup lagi. Itu bentuk kearifan lokal yang luar biasa. Tiba2 kemudian itu lisensinya dikasih oleh pemda. Nah pemda kan cuma lihat ekonomi.
Kalau di Sumsel itu ada yang namanya lebak lebung. Rawa2 ketika kering di cekungan, ikan berkumpul di situ semua. Nah itu dilelang oleh warga. Sekarang hancur sudah tidak ada karena sudah ditarik pemda, pemda yang melelang. Ini persoalan2 politik, mau tidak menyerahkan itu kepada rakyat?
Yang saya dan teman2 teriakkan itu jangan berhenti pada desentralisasi tapi devolusi. Desentralisasi itu mentransfer kekuasaan mengatur urusan2 berpemerintah dan bernegara dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tapi kalau devolusi mentransfer kedaulatan dari pemerintah ke rakyat
Caranya konkretnya?
Oo sudah banyak. Contohnya di hutan. Hanya satu yang diberikan devolusi oleh dephut selama dephut berdiri, di penghujung akhirnya zaman Suharto. Hutan damar di Krui, Lampung Barat. Itu diserahkan pengelolaannya kepada mereka. Mereka yang mengelola. Kawasannya mereka yang mengelola. Dan hutannya lebih bagus daripada yang negara punya.
Tapi tentu masyarakatnya jangan yang tidak punya ikatan sosial yang kuat. Kalau tidak punya ikatan sosial yang kuat ya dialihkan ke orang lain kan. Ada contoh beberapa Taman Nasioal. Kepala TN itu berani memberikan akses kepada masyarakat desa yang dari dulu sudah punya tataran akses ke dalam hutan karena adat. Tapi jadi tidak boleh karena ada TN. Padahal aturan tata ruangnya mirip dengan TN, cuma istilahnya saja beda.
Di sini zona inti di sana wana kiki, tapi esensinya sama. Di sini zona rimba di sana wana. Dia punya kekuasaan untuk mengatur area. Dia punya polisi adat sendiri yang jauh lebih banyak daripada kalau kawasan itu dijaga polhut. Masyarakat ikut menikmati. Begitu ngasih seperti itu, harus hati2, karena bisa bertentangan dengan UU no5 tahun 90, si kepala taman nasional ini. Itu kan soal politik devolusi.
Negara ini kan berdiri karena tadinya satuan2 kecil dari masyarakat. Karena kita mau bikin negara RI, percaya sama sukarno, diserahkanlah semua sama sukarno. Itu yang mjadi penting. Pengelolaan lingkungan hidup, tidak semata soal kualitas udara, air, tapi juga soal kehidupan yang menunjang hidup manusia.
Sehingga kalau pengelolaan lingkungan tidak menyertakan lingkungan itu benar2, bagaimana bisa dibilang mengetahui lingkungan. Pengelolaan lingkungan itu harus bersama rakyat. Ketika partai dikasih kesempatan presentasi sebentar, kalian semua ini elitis saya bilang, di mana rakyatnya kok tidak ada. Dia bilang karena waktunya terbatas. Mana bisa sampah dikelola dengan teknologi. Seolah diselesaikannya hanya dengan teknologi, tidak bisa.
Rakyat yang harus diajarin. Inilah sampah, buanglah sampah, dengan penindakan hokum. Itu butuh waktu 10-20 tahun supaya tertib buang sampah, nanti diangkut dalam frekuensi tertentu. Nanti di ujung yang sampah anoranganik sudah ada pabrik2 kecil yang mengolah kemudian yang sampah oranganik bisa jadi macam2, tidak usah kita bicara. Sehingga sampah jadi manfaat, bukan malapetaka. Sekarang, sampah menggunung di bantar gebang. Sudah malapetaka itu, semua ditumpuk jadi satu. Jadi kita cuma mindahin sampah itu. Dari rumah ke TPS, TPS ke TPA.
Itu salah?
O salah donk, itu kan harus dipilah dulu.
Tapi sosialisasi untuk ke situ kan sudah?
Tidak ada sebagai gerakan. Makanya frustasi orang2 pemda cerita, gimana donk pak kita sudah kasih penyuluhan besok gt lagi. Seharusnya kasih contoh kasih penindakan hukum. Cina saja yang masyarakatnya banyak kok bisa untuk tidak buang ludah sembarangan. Tapi panjang waktunya.
Aktivis Lingkungan Masuk Partai Maret 5, 2011
Posted by Iqbal in politik, wisata.Tags: agama, ahli lingkungan, Freeport, Jerman, KLH, LSM, Papua, pkb, Suharto, Sukarno, suku, Walhi
add a comment
Wawancara dengan Suryo Hadi Wibowo (bagian 2)
Dosen IPB
Maret 2009 di Bogor
Oke, dari sekian partai, tidak ada yang lebih dari yang lain?
Belum. Isu lingkungan dianggap sebagai peri2 sehingga pemandangan ke situ, ya… ada juga yang lumayan, tapi sedalamnya kayak apa tidak tahu. Aplikasinya tidak tahu. Tapi kebanyakan ya konvensional, bahwa harus menyertakan rakyat, bahwa banyak penyebab kerusakan itu bukan di rakyat, di kebijakan yang ditelurkan para pemimpin itu. Nah itu banyak yang tidak tahu.
Apa kita kekurangan ahli lingkungan?
Sebenarnya sih tidak. Pemahaman kita yang kurang. Ahli lingkungan dalam arti instrumental banyak. Ahli pengolahan sampah banyak, tapi sedikit yang memahami bahwa itu karena kesalahan2 kebijakan. Hulu persoalan di situ, bukan karena tidak ada teknologi, bukan karena tidak ada uang.
Apa jangan2 si ahli lingkungan ini tidak banyak terlibat dalam pengambilan policy?
Ya bisa jadi. Sekarang saya temen2 KLH sedang mengupayakan bagaimana mengarusutamakan pertimbangan lingkungan, keberlanjutan, ke dalam setiap kebijakan. Sehingga nanti akan keluar, sedang digodok, sudah jadi draft, kajian lingkungan hidup strtegis. Itu suatu kajian untuk menjamin supaya masuk ke kebijakan2 departemen lain. Dari mulai tata ruang, sektor perhubungan, semuanya. Memang tidak banyak yang tahu tentang itu. Bukan berarti orang lingkungan sedikit. Banyak! Cuma yang memahami, bahwa persoalan lingkungan itu banyak terletak pada aspek2 politik keputusan, politik kebijakan. Itu yang harus kita ungkap terus.
Yang mengclaim dirinya green partij kan PKB, tapi saya denger PKB juga ingin tahu apa sih yang disebut partai hijau. Partai hijau di negara2 maju begitu lahir langsung naik. Perolehan suara tinggi. Jerman langsung 14%. Kenapa? Karena dia bkerja di rakyat. Lahirnya dari LSM-LSM yang mengadvokasi persoalan lingkungan bekerja di rakyat. Negara2 maju berjuang untuk rakyat.
Kenapa kita tidak ikutin jejak Jerman?
Itu yang mau diikuti temen2, membentuk partai hijau. Pertanyaannya, sudah lama belum berjuang dengan rakyat di bawah?
Sudah lama?
Sudah lama, Walhi kan menyatakan diri sebagai bagian dari demokrasi sejak 92. Walhi sendiri berdiri pertengahan 80.
Mentri luar negerinya Jerman yang sebelum sekarang, dari orang lingkungan, tadi nya dari LSM yang suka demo. Trus ada koalisi di kabinet, begitu jadinya.
Sekarang banyak saya lihat teman2 aktivis, tidak hanya aktivis lingkungan, itu senang masuk partai. Siapa yang ngurus rakyat? Mudah2an mereka, kan gitu. Mereka masuk, tapi jangan2 larut, lupa, mudah2an tidak. Kemudian para aktivis ini kalau semuanya kesedot, tidak ada orang lagi. Kalau dulu di Jerman terbelah dua gerakannya itu, ada yang bikin partai ada yang ngurusin rakyat.
Gimana solusinya dari masalah ketidaktahuan orang bahwa lingkungan hidup itu imbas dari policy?
Salah satunya tadi, kami mencoba mengarusutamakan lingkungan dalam kebijakan.
Tiga prinsip lingkungan: keterkaitan, keadilan, keseimbangan. Itu yang kita sebut prinsip memasukkan pertimbangan lingkungan dan keberlanjutan ke dalam setiap kebijakan. Keterkaitan antarsektor. Keterkaitan hulu dan hilir. Keseimbangan jangka pendek dan panjang. Keseimbangan ekonomi dan lingkungan. Keadilan, jangan sampai kebijakan itu menyebabkan orang miskin, karena keputusan2 dari kebijakan2 program yang keputusan rencana program itu adalah keputusan politik. Itu sudah dimasukin dalam pasal 2.
Di Indonesia, itu sering diberi label, bukan label alam, tapi agama, etnis, suku. Apa persoalan poso itu persoalan agama? Bukan! Ambon? Bukan! Apa di Afrika atau yang baru selesai di Ruanda itu betul2 perang suku? Bukan! Indonesia sudah sejak dulu jadi pertarungan, sejak zaman rempah2 di Maluku. Kemudian pengetahuan bertambah, hasil2 riset bertambah, sehingga orang menjadi semakin tahu.
Papua mau lepas sekarang itu karena sumber alam juga.
Negara ini negara yang kaya, tapi sudah hampir habis kekayaannya. Stok tembaga di papua kan. Kita dibohongi lagi sama Amerika, mereka bilang tembaga. Memang tembaga, tapi tembaga itu selalu berasosiasi sama emas. Nilai emasnya yang lebih gede. Makanya Amerika langsung menjadi bank terbesar dalam emas.
Ada satu deposit di Freeport, satu tempat mengumpul dalam satu deposit, bukan semuanya emas, itu karena keputusan politik yang dikeluarkan Suharto tahun 67. Suharto tahu untuk naik butuh dukungan untuk jatuhin Sukarno. Dia harus dapat dukungan politik dari Amerika. Suharto naik, dapat dukungan juga a.l. dari Amerika tentang info2 intelejen. Kemudian Suharto bikin UU PMA untuk barat yang selama itu ditutup Sukarno. Maka generasi Freeport adalah generasi pertama yang menikmati. Itu kan soal timbal balik ekonomi dan politik.
Dalam skala kecil terulang pada desentralisasi. Perilaku nasinal itu terulang pada tingkat kabupaten. Untuk kepentingan politik dan ekonomi. Jadi kesadaran itu yang harus dibangun
Arif Satria: Indonesia Harus ke Perikanan Budidaya Juni 26, 2010
Posted by Iqbal in pertanian, politik.Tags: arif satria, fishery right, ipb, jepang, KUR, over fishing, perikanan, thrawl, tuna
3 comments
Arif Satria
21 April 2008
Direktur HKI IPB
Keadaannya sekarang, bagaimana hasil perikanan Indonesia?
Kalau perikanan tangkap terjadi deplesi (?) sumberdaya. Seperti tuna, yang skarang sudah turun sampai 50% selama 5 tahun. Dari 9 wilayah pengelola perikanan itu sebagian besar sudah over fishing, misalnya yang di selat malaka, laut jawa. Itu sudah susah. Nah, kalau di daerah timur, itu masih terbuka luas potensinya. Jadi mnurut saya, di perikanan ini potensinya banyak di budidaya. Tapi untuk penangkapan perlu adanya perencanaan penangkapan perikanan (fishery management plan) supaya teratur, tidak overfishing. Kalau sudah overfishing kan sumberdaya akan semakin banyak turun.
Produksi kita sendiri kan sudah banyak peningkatan. Ekspor kita sendiri sudah lumayanlah, 2 miliar $US. Tapi Cina sekarang nomor satu, bahkan kita sekarang sama Vietnam sudah kalah. Padahal 98 Vietnam itu masih jauh di bawah kita, dulu mereka masih di bawah 1 miliar $US, sekarang sudah di atas 2 miliar. Jadi, cepat sekali. Urutan kita sih masih 10 besar. Dengan komoditas utama tuna dan udang.
Persoalannya, kenapa Vitnam maju, kenapa Cina bisa mendongkrak. Menurut saya itu karena ada strategi-strategi yang mnurut saya strategi itu kurang cocok diterapkan di Indo. Vitnam itu sekarang mngandalkan pelaku-pelaku besar, ya kalau plaku-pelaku besar wajarlah. Cina juga sama, dia mengandalkan budidayanya itu dari Taiwan. Indonesia seperti apa? kalau berkaca dari Vietnam, Cina, atau Peru, mereka bertumpu pada plakupelaku besar, orang-orang besar. Kalau kita ini hampir samua pelaku kecil. Untuk penangkapan saja hmpir 98%. Jika kita mengandalkan plaku-pelaku kecil, itu produksi dalam jangka pendek menurun tapi dalam jangka panjang bisa meningkatkan kesejahtraan masyarakat.
Kalau Dirjen Perikanan tangkap sekarang mau push tuna. Tuna itu kita tangkap dari perairan internasional, di prairan nasional juga ada. Dulu itu, dari 1000 pancing tebar ada 8 ekor tertangkap, sekarang cuma 4. Ini efek dari overfishing.
Sekarang ini kan otonomi daerah, pemprov/pemkab punya wewenang mngendalikan prikanan. Semakin dikelola dengan yang lebih dekat itu akan semakin bagus. Persoalannya adalah pemerintah pusat ini belum siap untuk guideline, belum ada koridor umum. Efeknya, pemda mengambil kebijakan dengan perspektif mereka sendiri. Selama ini kan aturan-aturan daerah tidak melihat bingkai-bingkai apapun karena memang gak ada.
Sekarang seperti kbijakan thrawl, kan ribut di mana-mana. Ketika dikonfirmasi ke pemda ternyata pemda blum siap untuk regulasi, karena pemda tidak punya instrumen untuk itu. Karena memang tidak disiapkan.
Komoditas untuk protein?
Harga ikan juga tergantung supply demand, kalau harga tinggi permintaan akan turun dan sebaliknya. Ikan yang terjangkau tergantng masyarakatnya, Pekalongan dan Bogor kan beda. Di Bogor harga ikan lbih tinggi daripada Pekalongan karena jauh dari laut.
Sekarang yang hrus dipikirkan tidak hnya laut, tapi budidaya. Selama ini mningkat. Diprediksi untuk ke depannya mau gak mau kita harus budidaya. Sekarang permasalahannya kalau budidaya itu masalahnya modal, transfer teknologi, dan tata ruang. Pertama, modal, sekarang kan ada KUR, kredit usaha rakyat. Permasalahannya bahwa kredit-kredit itu slama ini banyak melayani kgiatan usaha yang di atas 50 juta, padahal nelayan-nelayan itu kan hanya butuh sekitar 5 juta, itu tidak bisa diatasi. Dulu mereka bertumpu pada lembaga keuangan mikro tapi sudah dimandulkan pmerintah karena adanya askrin, asuransi kredit indonesia, yang berperan sebgai lembaga penjamin usaha rakyat. Padahal sebetulnya lembaga keuangan mikro itu bagus. Kemudian, tidak samua lembaga-lembaga askrin itu letaknya di pesisir, sehingga sulit diakses nelayan. Jadi, menurut saya kbijakan KUR ini di sektor perikanan tidak menguntungkan karena platform kredit terlalu besar dan lokasinya yang tidak terjangkau.
Kemudian soal transfer teknologi. Masalahnya, kita kekurangan penyuluh-penyuluh perikanan. Transfer teknologi ini kan terkait dengan teknologi peningkatan produktivitas dan teknologi peningkatan mutu supaya kompatibilitas kemanan pangan itu safety. Sekarang ini pnyuluh-penyuluh itu hanya terbatas/tertumpu pada pemerintah negeri. Sekarang perlu didorong pnyuluh-penyuluh dari swasta.
Kemudian yang ketiga tata ruang. Tata ruang ini terkait dengn desain ekologis. Ini kan terkait dengan persoalan yang ada di daerah-daerah aliran sungai. Kalau sudah tercemar kan muara juga tercemar sehingga budidaya banyak terkendala. Jadi, memang pengelolaan tata ruang hrus diatur secara terintegrasi.
Riset terbaru yang muncul tentang perikanan?
Arie Purbaya tentang alat pemisah tulang ikan, chitosan rumput laut sbagai pngganti formalin. Ini belum diproduksi secara masal. Kemudian, teknologi penangkapan yang ramah lingkungan yang memodif ujung pancingnya sehingga ketika menangkap tuna penyu tidak tertangkap. Itu dtemukan oleh WWF.
Apa yang paling berperan untuk kbijakan ekonomi perikanan saat ini?
Menteri, tapi kan banyak variabel-variabel di luar menteri seperti soal perkreditan yang policy-nya itu ada di Menkeu, padahal itu masalah yang sangat penting.
Fishery right?
Di Jepang itu adalah hak untuk menangkap dan mmbudidaya ikan di daerah pesisir. Fishery right ini diberikan kepada koperasi kemudian koperasi ini yang mendistribusikan kpada masyarakat. Ada beberapa syarat, misalnya dia nelayan dan tinggal di daerah itu. Definisi nelayan adalah mereka yang melaut paling tidak 92 hari dalam setahun, kemudian dia harus berlokasi di daerah itu. Tujuannya untuk membatasi.
Apa perlu diaplikasikan di Indonesia?
Mnurut saya, masyarakat diberi hak akses pemanfaatan sumberdaya. Sekarang memang bebas-bebas saja nelayan melaut, tapi tidak ada jaminan hukum untuk menangkap pada wilayah-wilayah tertentu. Kalau nelayan itu mengalami benturan pemodal pasti kalah kan. Sebetulnya fishery right itu penting.
Kelemahan dari hasil ikan Indonesia?
Kita kan harus melengkapi standar mutu. Selama ini sebagian sudah memenuhi. Kita butuh negosiasi dengan kriteria standar mutu itu, tapi kita juga harus meningkatkan standar mutu produk kita, baik dengan teknologi, penyuluhan. Kalau untuk pengusaha besar ya harus dipaksa. Kalau gak mmnuhi mutu ya harus dikasih sanksi karena mereka menghancurkan citra Indonesia. Kadang-kadang ekspor di situ ketahuan banyak bakteri banyak penyakit kan repot. Kalau Jepang mnghendaki standar proses dari awal sampai akir, dari hulu sampai hilir.
Cita Rasa Kepemimpinan di Pedesaan NAD Mei 12, 2010
Posted by Iqbal in budaya, politik.Tags: Aceh, cot seurani, kopi, panglima laut
add a comment
Backpackin’ kali ini menyelami kehidupan warga Cot Seurani, sebuah desa di Nangroe Aceh Darussalam. Biarlah kalah di kualitas pantai yang dimilikinya, namun Cot Seurani punya budaya yang unik. Sistem pemerintahan di dalamnya sangat berbeda dengan desa-desa lain di Indonesia. pemimpin desa (setara lurah) disebut Geuchik. Ada juga pemimpin agama di desa yang sama, dikenal dengan sebutan Imam Meunasah. Meunasah berbentuk dan berfungsi sebagai masjid kecil.
Diterima dengan baik, Backpackin’ langsung berbincang dengan Yusni Yusuf, Geuchik Cot Seurani, di kediamannya yang kebetulan berada tepat di pinggir jalur lintas barat Sumatera. Berikut rangkuman perbincangan kami tentang manajemen desa dan sedikit kebiasaan orang Aceh:
Backpackin’ (BP): Ada berapa KK ini desa?
Yusni Yusuf (YY): Total 580 KK. Total penduduknya dua ribu sekian. Antar tetangga itu kenal semua. Anaknya siapa, keluarganya siapa. Kalau di kota kan gak kenal. Kalau ada orang lewat dia kenal ini orang sini atau bukan. Kadang orang desa kenal satu kecamatan.
BP: Sebetulnya, apa arti kata Geuchik itu sendiri?
(YY): Chik itu tua, Geuchik itu dituakan. Model Geuchik ni cuma di Aceh. Jadi Geuchik ini perpanjangan tangan dari pemerintah, tapi datangya dari masyarakat sendiri. Dulu gak ada gaji. Kalau sekarang ada gajinya 600 ribu sebulan. Masa jabatannya dulu 8 tahun, sekarang enam tahun.
Geuchik dipilih masyarakat. Ada coblos-coblos macam tu. Tapi dulu itu ditunjuk oleh orang kampung atau beberapa orang tua. Beberapa tahun ini saja, ada beberapa orang dicalonkan kemudian dipilih masyarakat dengan voting. Itulah bedanya dengan lurah. Kalau lurah itu kan pegawai negeri, bukan masyarakat yang pilih, bukan pula dengan musyawarah.
Di desa ada juga Tuha Peut (Bahasa Aceh; Tuha = tua, peut = empat)ada Tuha Lapan (lapan = delapan). Tiap empat orang itu ada bidang keahliannya masing-masing: keagamaan, pertanian, adat istiadat. Ada bantu 8 orang lagi di Tuha Lapan. Bidang-bidangnya sama juga, bedanya Tuha Peut lebih menguasai empat bidang keduniaan. Kalau dulu bidang agama: ahli fiqih ahli ini itu, ada empat lah.
BP: Tuha Peut dibayar?
YY: Dulu nggak. Tapi sudah tiga tahun ini ada dibayar 100 ribu sebulan. Imam Meunasah juga, 100 ribu sebulan. Uang pemerintah. Tapi tujuan mereka bukan untuk mencari itu.
BP: Di Jawa, di bawah lurah ada RT RW, di Aceh?
YY: Di bawah Geuchik ada kepala dusun, di bawahnya gak ada lagi.
BP: Cot Seurani ini kan berbatasan dengan laut juga, ada pengaturan khusus?
YY: Di kalangan nelayan ada yang disebut Panglima Laut. Itu bukan di bawah Geuchik, dia berdiri sendiri. Tiap kecamatan ada Panglima Laut. Dia yang buat aturan-aturan dalam laut. Nelayan nurut. Ada aturan, Jumat gak boleh melaut. Contoh aturan lain, kalau ada nelayan melihat gerombolan ikan, nelayan lain gak boleh ikut memanennya. Kalau ada perselisihan di laut, panglima laut turun.
BP: Kalau di darat sendiri, penduduk desa ini seberapa sering Bapak kumpulkan?
YY: Kumpul sebulan sekali satu desa, itu awalnya. Sekarang kalau ada masalah yang perlu dimusyawarahkan saja. Contoh masalahnya itu misalnya penentuan jadwal kapan turun ke sawah.
BP: Kenapa harus dikasih jadwal begitu?
YY: Harus ada, karena sumber irigasi kita satu. Jadi kalau gak ada jadwal ini, airnya gak cukup. Ada ilmunya, kalau bulan sekian gak ditanam, bulan sekian datang hama. Kalau itu tidak diatur, dimakan tikus nanti. Tikus memang selalu ada di sawah, tapi ada musimnya tikus itu makan padi. Itu semua diatur di musyawarah. Kalau sudah diatur, semua gak kena itu. Masyarakat nurut semua itu. Mereka merasakan manfaatnya.
BP: Apa gak enaknya jadi Geuchik?
YY: Banyak urusan. Pokoknya 24 jam tu dinas Geuchik. Kapan ada perlu masalah warga, ya bereskan. Malam ada masalah, ya bangun.
BP: Haha. Jadi Bapak merasa dikambinghitamkan?
YY: Merasa dikambinghitamkan oleh pemerintah. Haha. Jadi lurah itu gak ada lagi, pemerintah memanfaatkan Geuchik. Pemerintah gak perlu boros-boros ngurus kelurahan.
BP: Nah, itu gak enaknya, kalau enaknya?
YY: Kayaknya gak ada enaknya. Karena itu amanat saja. Kita dinas 24 jam.
BP: Banyak yang bilang, orang Aceh pemalas, betul Pak?
YY: Betul. Kadang kita mikir juga, kok bisa begini. Kadang kita merepet (kesal yang dilampiaskan dengan ucapan-red) juga. Itulah yang jadi masalah. Jadi orang sini nanam di kedai kopi, bertani di kedai kopi. Tapi sekarang setelah konflik ini, ada perubahan. Lebih bagus sedikit lah ya. Di mana ada tanah kosong ada yang menggarap.
BP: Gatal ya orang aceh kalau gak minum kopi?
YY: Iya. Ada yang sampai 10 gelas sehari. Perbandingannya 3:1. Tiap 3 toko, ada 1 kedai kopi. Kopinya lokal, numbuk sendiri, bukan pakai kopi macam Kapal Api atau Torabika.
Di sela2 wawancara, seorang warga datang dengan membawa beberapa lembar kertas. Ia meminta Geuchik menandatangani semuanya. Langsung saja dengan sigap Geuchik menandatangani semuanya. Ia menuliskan kolom nomor surat yang tadinya kosong dengan fasih. Geuchik juga meralat si pembuat surat karena ada sedikit kesalahan dalam pengetikan, tapi surat tetap ditandatangan, tidak dipersulit. Di menit itu juga, surat dicap. Lalu wawancara dilanjutkan kembali….
BP: Jadi akrab ya Geuchik dengan warga?
(Orang yang meminta tanda tangan menyela wawancara kami): Oh, akrab sekali. Kadang di jalan kami panggil bisa langsung tanda tangan, dia layani rakyat. Asal jelas, cepat beres. Di jalan, ‘Pak Geuchik sini sebentar’, datang dia. Makanya aman di sini.
YY: Itulah yang saya bilang 24 jam. Saya mau ke pasar pakai mobil, di-stop di jalan, ‘Pak Geuchik ini tolong sebentar’, naa langsung saja dilayani.
BP: Bukannya harus ada catatan nomor?
YY: Nomor itu saya sudah hapal. Tinggal urut-urut saja. Tadi teken (tanda tangan-red) nomor 28, nanti jumpa orang 29.
Masih dengan mengenakan sarungnya, selepas wawancara, Geuchik mengantar Backpackin’ ke depan halaman, masih dengan senyumnya yang tak lekang. Semoga banyak orang yang turun ke pedalaman dan mengadopsi banyak hal bagus tentang kepemimpinan, demi Indonesia yang lebih baik.
Tulisan ini diterbitkan dalam majalah Backpackin’ edisi 3 yang bisa diunduh di sini.
Sunset Policy untuk Koruptor April 13, 2010
Posted by Iqbal in imajinasi, politik.Tags: korupsi, kpk, pajak
add a comment
Jakarta, 2069
Negara Indonesia masih ada. Pulau-pulaunya masih komplit, walaupun pulau-pulau kecil di sekitar Nias makin banyak yang dibeli orang Singapura. Namun, ada yang lebih disayangkan. Korupsi masih tetap merajalela. Di satu kedai kopi, dua orang kakek berbincang sambil baca koran dan menyeruput kopi.
Kakek 1: Ahhh, Indonesia tidak kreatif sekali, masa’ masalahnya itu-ituuuuu aja, korupsi lagi korupsi lagi…
Kakek2: Hahaa… dasar kamu kakek-kakek, ngomong doang tanpa solusi
Kakek1: Eit, jangan salah. Aku dulu punya ide hebat untuk basmi gejala hama tikus itu
Kakek2: Ahh… bohong
Kakek1: Enam puluh tahun yang lalu, orang-orang pajak sangat kreatif, dia bikin pemutihan buat orang-orang yang suka lari dari pajak, dia buat sunset policy, jadi kesalahan kaburnya dia dari pajak sebelum itu diampuni, tanpa denda, tujuannya ya bisa dibilang untuk jebak orang-orang biar terikat
Kakek2: Terus, hubungannya sama korupsi?
Kakek1: Nah, setahun setelah itu kan rame tuh, semua orang mau berantas korupsi, mau berantas mafia peradilan. Kenapa gak coba ngikutin caranya orang-orang pajak aja? Walau ada kisruh pengemplang pajak dari orang pajak sendiri, tapi tetap ada hal positif yang bisa diambil dari mereka
Kakek2: Maksudnya?
Kakek1: Ya dibikin sunset policy juga buat koruptor. Kesalahan-kesalahan sebelumnya diampuni negara, korupsi yang telah dilakukan sebelumnya diampuni, tapi dia harus lapor tiap tahunnya
Kakek2: Hahaha, menarik..menarik… terus?
Kakek1: Ya dia lapor ke KPK tiap tahun. Setahun kemarin dia korupsi apa nggak. Kalau ngaku korupsi gak perlu dipetimatikan seperti di Cina, tapi cukup dimintakan pajak dari hasil korupsian itu tapi dia tetap harus balikin duit negara
Kakek2: Kalau gak ngaku?
Kakek1: Investigasi donk, kan sekarang banyak detektif swasta yang latar belakangnya wartawan, mereka biasa mengungkap sesuatu yang belum terungkap. Kalau dia gak korupsi yowes, tapi kalau terbukti korupsi dia kena denda senilai uang yang dia korupsi
Kakek2: Lah, gak dipenjara?
Kakek1: Gak perlu. Memang penjara buat apa sih? Memberikan efek jera, kan? Kita bikin efek jeranya dengan denda aja, segala sesuatu yang melanggar hukum didenda. Kita gak perlu penjara lagi
Kakek2: Kan pelanggaran hukum gak cuma korupsi…
Kakek1: Betul, kita pakai hukum islam aja. Walau bukan negara islam tapi boleh kan kita adopsi beberapa hukumnya. Mencuri dipotong tangannya, membunuh dibunuh atau didenda. Jadi intinya kita gak perlu penjara, kita cuma perlu pengadilan yang bersih
Kakek2: Hehe, gila kamu…
Kakek1: Bukannya itu yang diperlukan untuk perubahan besar? Kegilaan…
Kakek2: Terserahlah, tapi sunset policy untuk koruptor yang kamu ceritakan menarik juga… mungkin gak ya?
Kakek1: You are what you think. Allah bersama prasangka hambanya. Kenapa gak mungkin?
Kakek2: Yee… Cuma nanya aja, jangan bawa-bawa agama donk…
Kakek1: Gak bisa, Aku bukan seorang sekuler jadi agama ya kehidupan
Kakek2: Yowes.. yowes.. Trims ya ngobrol-ngobrolnya
Kakek1: Sama-sama…=) Eh, ini Aku ada oleh-oleh kopi Gayo, Indonesia punya, dijamin organik, enak loh…
Kakek2: Waaah…thanks berat
Syarifudin Baharsyah: Data Pertanian Membingungkan Januari 28, 2010
Posted by Iqbal in pertanian, politik.Tags: beras, biofuel, BPS, bulog, el nino, GMO, Gula, IRRI, jarak, nilai tukar petani, pertanian, pupuk, syarifudin baharsyah, ubi kayu
2 comments
Wawancara Syarifudin Baharsyah, mantan Menteri Pertanian periode Orba
Februari 2009
Di Kediamannya di Pondok Indah
Kata Pak Bungaran, saat ini keadaannya excess demand sehingga petani dapat harga yang lebih baik, paling tidak dibanding tahun 80an?
Apa betul? Haha. Karena bagi saya tahun 2008 ini adalah tahun yang cukup membingungkan. Di TV kita lihat bahwa selalu ada laporan-laporan, pernyataan produksi yang meningkat yang luar biasa juga ini ya kalau produksi pangan terutama beras dari tahun ke tahun meningkat dengan peningkatan tinggi, 4-6 tahun, dari tahun ke tahun ya, buat saya itu luar biasa.
Bapak percaya data itu gak?
Pada waktu saya Mentan mengusahakan itu sangat sulit mencapai kenaikan-kenaikan yang tinggi berturut-turut setiap tahun. Saya capai kenaikan yang tinggi itu setelah tahun kering, setelah terjadinya el nino, karena pada saat el nino tingkat kenaikannya turun. Tapi untuk mempertahankan produksi ini terus menerus tinggi saya kagum gitu. Sementara saya belum melihat ada perbaikan-perbaikan dalam penyaluran pupuk. Ada kejadian truk-truk yang ngangkut pupuk distop sama petani untuk dibeli, untuk dibeli bukan dirampok. Saya juga dapat info dari para petani yang tergabung dalam katena (?), stok pupuk di gudang-gudang itu juga banyak. Jadi gambarannya adalah pupuk banyak di gudang, lalu lintas pupuk ramai tapi petani gak kebagian pupuk untuk musim tanam. Tapi produksi naik terus. Kagum juga saya ini. Sementara itu pengetahuan juga ini, lahan kita untuk pertanian makin lama makin surut, begitu juga sarana irigasi, kalau betul-betul yang dapat berfungsi hanya 40%, kemudian teknologi yang masih memakai teknologi lama, ada memang kejutan-kejutan teknologi yang betul ada juga kejutan yang tidak betul. Tapi bisa dibilang teknologi yang dipakai petani saat ini 80% masih teknologi IRRI tapi tidak ditunjang dengan pupuk yang cukup, irigasi yang baik.
Saya menangkap dari omongan bapak sepertinya bapak curiga dengan data yang ada?
Haha. Kan sudah waktunya kita meninjau kembali sistem pelaporan data kita. Saya ingat waktu itu sekitar tahun 75 itu kita memperbaiki sistem pelaporan data pertanian. Waktu itu ada 3 jenis pelaporan, yaitu dari deptan, BPS, dan fakultas-fakultas pertanian. Lalu yang mana yang betul, akhirnya ditunjuk satu sajalah, data BPS itulah. Nah ini yang perlu dilihat kembali. Ada beberapa perbaikan yang saya rasa harus diperbaiki, pertama, yang melaporkan tidak perlu bertanggung jwb terhadap apa yang dilaporkan. Yang melaporkan jangan dihukum kalau (data) yang dilaporkannya itu kurang baik. Yang kedua, yang terutama adalah, mungkin ada cara-cara pengambilan data di lapangan yang harus juga diperbaiki. Kalau data produktivitas, sejauh itu masih ada pembinaan-pembinaan yang dapat dipertanggungjwbkan, itu masih bagus datanya. Yang sulit itu adalah luasan-luasan, seperti luas tanah, luas panen. Ini yang sulit. Padahal seharusnya kita sudah berani menggunakan teknologi-teknologi yang canggih, teknologi pengindariaan jauh yang katanya dua titik dari jarak beberapa meter saja bisa dihitung.
Mungkin terlalu mahal Pak, kita subsidi pupuk saja sulit?
Haha. Sistem itu juga yang skarang berjalan, ada noda-noda yang memungkinkan terjadinya interfensi-intervensi. Dari dulu intervensi ini juga banyak. Ada peluang intervensi. Yang teknologi itu saya rasa sudah saatnya kita beralih ke yang lebih canggih, saya rasa tidak terlal mahal. Jadi, Anda mancing terus saya percaya apa nggak. Haha. Buat saya itu ajaib aja, keadaannya kenaikan baik dari tahun ke tahun, dibandingkan prestasi saya jelek betul. Haha. Saya bersyukur saja kalau data itu betulbetul tercapai.
Tapi NTP katanya naik terus tuh pak?
Kita ini dalam keadaan krisis, sebelum itupun, saya dapat info dari Mentan, ada pujian lah ya dari FAO bahwa kita bisa menstabilkan harga beras. Seberapa jauh itu berarti kenaikan dari NTP. Kalau sementara itu harga bahan bakar, pupuk, dan obat-obatan, keperluan yang lain-lain ini tetap naik. Harus diyakinkan betul ke saya kalau nilai tukar petani ini naik (karena keadaannya kontras). Hehe. 2008 buat saya agak membingungkan juga. Termasuk yang dikatakan bulog bahwa cadangan kita lebih dari 3 juta ton, cakep betul itu. Petani ini sampai sekarang masalahanyaa di situ, di pupuk. Kalau kita lihat pertanian yang lebih luas dari itu, maka tentu belakangan ini keprihatinan terhadap turunnya harga ekspor produk-produk pertanian seperti kelapa sawit terutama. Karena tadinya berkibar sekali kan.
Gula belakangan ini tetap saja masih diricuhkan dengan impor gula rafinasi. Kasihan. Kasihannya sistem memadukan kerja sama dengan petani tebu dan industri gula, sedang bagus-bagusnya Jatim itu. Bagus sekali. Karena sejak pada waktu kita merubah sistem sewa dengan sisem intensifikasi bersama dengan petani, itu merupakan jadi suatu kekompakan yang bagus antara petani tebu dan industri gula. Bahkan sekarang ada masalah gula rafinasi.
Tapi sudah diblok pak oleh pemerintah?
Iya diblok tapi belakangan sekali. Haha.
Dibandingkan dengan zaman Bapak dulu, posisi pertanian Indonesia di mata internasional saat ini meningkat atau menurun?
Saya mengalami keadaan dimana posisi pertanian kita terhormat. Kalau pas saya di tahun 98, ketika saya hampir selesai sebagai Mentan, saya terpilih mjadi ketua (….) di FAO. Ini bukan karena pribadi saya tapi karena martabat pertanian Indonesia sedang terpandang sekali.
Faktor apa saja yang buat kita terpandang waktu itu?
Swasembada beras. Kemudian walaupun ekonomi waktu itu sedang dipacu ke industri tapi kita mencoba mempertahankan tidak terlalu jeleklah prestasi dari pertanian. Walaupun kita waktu itu bisa berpikir dengan lebih relaks tentang swasembada pangan, ketahanan pangan, apabila diperlukan tidak ada salahanyaa kita mengimpor. Tapi yang jelas waktu itu kita terpandang sekali. Ya mungkin belakangan bahwa dikatakan gejolak pangan di Negara kita tidak terlalu berat, di saat Negara lain bergejolak. Jadi, saya angkat topilah. Cuma kebingungan saya ini ya faktor-faktor yang seharusnya mendukung saya belum melihat perubahan. Mungkin juga ada 1 faktor lain, yaitu hubungan pusat dan daerah. Otonomi daerah itu tidak selalu memudahkan pelaksanaan kebijakan yang diarahkan dari pusat. Kalau dulu sudah hampir seperti komando aja kan.
Melihat ke depan, saya tetap merasa bahwa ada hal-hal yang masih potensial yang masih memerlukan penanganan yang khusus, selain daripada perbaikan yang tadi yah. Lahan kering dan lahan marjinal seperti pasang surut mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan. Ini masalahanyaa kan seperti yang tadi, subsidi pupuk, pupuk cukup atau tidak, infrastruktur. Itu sayang sekali. Kalau ibu ditanya maka ibu selalu akan mengarah ke keberagaman pangan. Saya kira juga yang harus mjadi perhatian. Bukan hanya dikatakan tapi juga diprogramkan.
Ada dua hal lagi yang perlu menjadi perhatian. Pertama adalah teknologi revolusi hijau yang sekarang kita pakai masih skitar 80%, harus ada teknologi baru. Ada dua teknologi besar yang bisa dikembangkan, yaitu hibridisasi dan rekayasa genetik. Dari dulu kita menentang genetic, GMO itu. Saya rasa tidak bisa tidak, arahanyaa harus ke situ. Kita lihat bahwa, bagi saya dua-duanya itu sangat penting. Hibridisasi itu masih memberikan peluang kenaikan yang cukup baik. Memang agak sulit padi yang tropis itu menghasilkan hybrid, tapi bukan mustahil. Barangkali memang, kita harus memberikan penghargaan yang baik untuk para peneliti. Karena penelitian hybrid itu jauh lebih kompleks. Memerlukan upaya yang perlu didukung dengan baik sekali. Kalu yang dimodifikasi genetic itu jugan terlalu takutlah. Kita kan sudah barangkali 10 tahun memakan kedelai hasil genetic itu, kita gak ada masalah tuh. Tapi kalau kita bicara benih itu harus ada protkol yang perlu dipatuhi untuk menyalurkan GMO itu yah sehingga meminimalkan efek ke ekologi. Dua-duanya nantinya akan mensyaratkan sistem perbenihan nasional yang ditingkatkan. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat para peneliti kita dapat menghasilkan benih hybrid yang cukup itu memerlukan suatu sistem penyalura benih yang agak lain. Begitu juga kalau penelitian dari bioteknologi kita mengasilkan genetic. Karen risikonya bukan main. Kalau kita bicara teknologi ada disiplin di situ. Jugan terlalu cepat disebarkan. Teknologi itu tidak ada jalan pintasnya.
Nah yang keetiga, saat ini ada suatu perkembangan investasi di Merauke untuk pertanian. Daerah itu memang mengandung potesi yang bagus. Walaupun barangkali para investor yang melirik ke sana tidak melihat ke pangan, tapi ke kelapa sawit bahkan beberapa waktu yang lalu ke biofuel. Boleh saja ini. Tapi di pangan ada hal yang sangat penting. Lahan yang sangat luas itu kalau mau dikerjakan, ikut sertakanlah petaninya, jugan mjadi suatu coorporat besar yang menguasai. Saya kira masih bisa diatur, sehingga manfaatnya masih bisa dirasakan petani, baik petani setempat maupun yang didatangkan ke sana.
Perkebunan. Saya pikr tidak perlu kita terlalu bersedihlah melihat harga saat ini. Kita lihat ada peningkatan dari industri hilirnya, biofuel. Itu harus dipertahankan. Sejauh biofuel itu baik dalam bentuk produknya maupun penggunaannya, tidak membahayakan ketahanan pangan kita. Mengapa tidak kita majukan. Kalau jagung itu harus berpikir betul, kita juga masih pas-pasan. Ubi kayu berpotensi. Mengapa kita hanya sepintas saja pada jarak. India sangat bersungguh-sungguh mengembangkan jarak. Kita selalu mendapat kritik dengan jarak karena kita tidak punya varietas yang baik, produktivitas yang tinggi. Tetapi mengapa tidak kita cari? Begitu banyak varietas jarak kita, seleksi saja mana yang baik. Jangan dikira masalah minyak bumi itu akan selesai, inilah waktunya. Negara lain investasinya ke biofuel sangat besar. Tebu, hati-hatilah kita. Bukan mustahil kita menggunakan side product-nya digunakan sebagai biofuel seperti yang dilakukan Brazil, kalau residunya yang kita gunakan kan tidak bertentangan. Ubi kayu kita punya potensi yang sangat besar untuk biofuel. Masyarakat kita kan tidak asing dengan ubi kayu. Coba kita lihat ubi kayu, lebih banyak produk hilirnya dari beras. Dulu kan ada gaplek, ada aci, kenapa tidak biofuel dari situ. Tidak bertabrakan dengan kebiasaan kita. Produktivitasnya memang masih rendah, tapi justru itu pertanda kita tidak sungguh-sungguh.
Yang Bapak lihat dari efek krisis global?
Pasti ada, perkebunan jelas terlihat. Pertanian pangan kita harus bersyukur karena tercukupi dengan baik, walaupun saya bingung dari mana itu, haha. Kalau sekarang kan tidak ada gejolak yang besar. Kita harus berterima kasih pada petani kita karena pencapaian tersebut.
Excess demand, Bapak setuju?
Kita harus lihat apa yang di belakangnya juga. Jelas ada penambahan konsumen. Demand itu kan bukan hanya keinginan tapi sudah ada kemampuan. Berarti excess demand pertanda kemampuan konsumen bertambah. Ada benarnya ini baik karena petani juga kan konsumen. Yang peru dilihat juga bahwa pendapatan petani itu hanya sebagian saja yang didapat dari onfarm. Porsi pendapatan di luar pertanian itu lebih besar. Bisa kita lihat besarnya skala produksi petani kita kan kecil. Untuk menutupinya dia harus bekerja diluar, baik kerja bangunan, dagang, itulah offfarm. Kalau kemampuan naik, itu naiknya kenapa. Kalau sementara itu lapangan kerja tidak terbuka maka offfarm itu sedikit sekali menyumbang pada pendapatan petani.
Bukannya itu bagus buat petani kita karena mendapatkan harga lebih baik?
Itu yang skarang saya senang, kalau betul bulog mengatakan itu berarti bulog membeli tidak terpaku pada harga yang dipatok. Petani kan tidak mau menjual kalau harga terlalu rendah. Kalau itu mencerminkan harga-harga yang diterima petani maka itu bagus sekali. Dan bulog kan tidak perlu BPS, kita lihat saja gudang yang dia punya, jadi bulog bisa kita percayalah.
Saya curiga satu hal. Kalau kita perhatikan luasan kebun kelapa sawit. Luasan badan usaha di bawah PTP itu kan sedikit, luasan dari swasta sangat ……, tapi jugan dikecilkan pengembangan kelapa sawit dari rakyat, in besar sekali. Sementara itu saya baca dan dengar dari teman-teman, bahwa harus sudah ada perbaikan dari pupuk sriwijaya dan sebagainya.
Satu hal yang bagus sekali, pupuk organik, itu baik sekali. Pupuk organik memang tidak bisa menggantkan pupuk anorganik. Kandungan hara organik tidak sepadat pada anorganik. Kalau kita lihat yah pemupukan yang dianjurkan litbang kita, di dalamnya ada pupuk organik dan anorganik. Itu bagus sekali. Tidak pernah saya dengar Litbang menganjurkan hanya memakai pupuk organik.
Oh ada teknologi yang baik, SRI, itu sama saja seperti PTP yang dikembangkan oleh Litbang. Mereka tidak sama sekali menutup dari pupuk anorganik. Tapi SRI itu ada beberapa hal yang khas, pertanamannya hanya 1 bibit saja dalam satu lubang, dengan harapan bahwa anakannya akan banyak, dan memang betul. Pengairan juga harus diatur dengan baik, jugan digenang terus-terusan. Begitu bagus, tapi tidak semua tempat bisa dipakai. Karena pupuk organik tidak bisa didapat di semua tempat. Pengaturan irigasinya juga hrs besar, tidak bisa dilakukan satu petak saja. Claim produktivitasnya sampai 14-15 ton per Ha. Itu claim-nya. Dan itu katanya hasil di Madagaskar. Tapi kalau sudah nyampe 5-6 ton saja itu sudah bagus. Cuma jangan dipertentangkan dengan yang dilakukan dengan Litbang pertanian kita, sama saja sebetulnya. Ini juga sangat mudah. Saya senang Pak Menteri juga melihatnya bagus, tapi harus sangat diwaspadai di mana bisa dilakukan. SRI itu mengandung hal-hal yang sangat baik.
Bunga dan Pernak Pernik Bisnis Politiknya Januari 18, 2010
Posted by Iqbal in pertanian, politik.Tags: asbindo, bunga, hortikultura, iuran hasil hutan, plasma nutfah, tanaman hias
add a comment
Wawancara Karen Sjarief, ketua Asbindo (Asosiasi Bunga Indonesia)
Pada Pekan Flora dan Fauna Nasional, 24-29 Juni 2009, di Tangerang City.
(Saking semangatnya, sebelum saya bicara, Ibu Karen sudah curi start)
Mengadakan pameran seperti ini, harus ada peraturannya, tidak boleh bawa plasma nutfah Indonesia yang langsung dibawa dari hutan.
Kemarin saya baru presentasi, nanti saya kirim deh, apa sih florikultura. Jadi tanaman hias lebih luas kalau disebut florikultura. Sebetulnya florikultura itu adalah bagian produk hortikultura, masuk di bawah dirjen horti, ada direktorat tanaman hias. Direktorat tanaman hias ini menangani masalah florikultura.
Horti itu kan beragam, ada buah, sayur, biofarmaka, beragam, kemudian ada florikultura. Nah, florikultura pun terdiri dari macam-macam, ada tanaman lansekap, tanaman hias pot, tanaman tahunan, ada tanuman annual, kemudian ada bagian dari tanaman dekoratif seperti bunga dan buah2an kering yang bisa dipakai untuk dekorasi, kemudian tanaman hias air, kemudian bunga potong, daun potong, dan juga bagian dari florikultura itu bibit atau benih umbi-umbian.
Sekarang sifat dari industri ini sendiri, selain high value product dalam horticulture, diapun suatu produk yang cepat berganti karena dia mengikuti fashion. Mengenai industri ini, dia adalah fragile, jadi kalau diekspor harus ada kurungnya. Kemudian dia rapid developing, cepat sekali berubah, varietasnya banyak. Saat ini adalah industri yang disukai yang cepat perkembangannya, pencapaian ekonominya cepat jika kita memberdayakan florikultura. Kalau buka di google, florikultura di Uganda, Zimbabwe, Etiopia. Etiopia itu baru berkembang 5 tahun yang lalu tapi sudah bisa mengangkat GDP nya, karena dia emerging market. Kita sebagai negara berkembang seharusnya melihat ini sebagai satu potensi yang patut diperhitungkan.
Macamnya banyak sekali yang di stand sekitar ini, tapi masih kurang industri benih dan bibit yang dari nasional. banyak yang impor. Kalau anggrek dan dendario-dendario (?) iya masih dari domestik. Kalau Anda lihat Palaenopsis (?) yang besar-besar itu, 98% dari Taiwan dan Korea bibitnya. Walaupun indukannya awalnya dari Kalimantan dan Jawa. Kita ini kan sekarang dijajah, bukan geografinya, tapi karena ketergantungan dari importasi, padahal mother plant-nya dari Indonesia. Kenapa? Karena masalahnya, industri florikultura itu hanya bagian kecil dari seluruh potensi yang ada di Indonesia. Apalagi posisi di Deptan itu yang jadi primadona adalah pangan. Pangan itu punya empati, politic strategic yang dipakai sebagai jargon politiklah, lebih mudah mendapat empati. Kemudian juga politically lebih cenderung ke sana. Semantara florikultura, menurut mereka kecil, di bawah ditjen hortikultura. Walaupun potensinya luar biasa, mereka tidak akan pernah melihat ini sebagai prospek karena kita tidak akan pernah bisa melawan yang namanya pangan. Kalau Indonesia memang soko gurunya agriculture, harusnya mulai memisahkan hortikultura dengan kebutuhan pangan. Pangan itu tidak akan pernah bisa disamakan dengan kebutuhan hortikultura, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa. Apalagi di bawah hortikultura itu banyak sekali sektor seperti buah. Buah-buah tropis kita potensinya luar biasa, belum jamu-jamuan atau biofarmaka. Harusnya dengan gaya hidup yang seperti sekarang menuju ke alam, green living movement, hidup yang lebih sehat, harusnya menjadi peluang biofarmaka menjada peluang di pasar dunia, menjadi satu komoditas yang meningkatkan ekspor kita, meningkatkan pendapatan kita. Tapi nyatanya kan tidak. Kita hanya menjadi parsial kecil, menjadi bagian kecil di mana-mana. Karena menurut saya, selama ini masih di bawah satu departemen, ini akan sulit. Tidak akan bisa berkembang secara optimal. Karena kita tidak akan pernah menjadi satu fokus perhatian selama kita masih disamakan dengan pangan karena pangan akan lebih unggul.
Kalau memang pemerintah serius menangani pangan dan kemiskinan, bikinlah satu departemen sendiri yang menangani pangan sehingga potensi di hortikultura yang lain bisa dikembangkan. Kalau pemerintah bisa buat departemen sosial, kenapa tidak bisa menangani kemiskinan dan pangan tersendiri. Sementara segala sesuatu yang ada di bawah agriculture di bawah pangan akan bisa berkembang.
Kalau kita bandingkan Negara lain di sekitar Indonesia?
Negara lain tidak punya penduduk sebanyak kita. Negara lain bukan Negara agraris, bukan kepulauan.
Tapi Cina dan India yang punya penduduk banyak?
Cina bukan Negara kontinental. Penduduknya banyak, based-nya agriculture. Kalau Malaysia Negara kecil. India florikulturenya berkembang luar biasa karena ada Bollywood. Investornya adalah mereka karena emerging market tadi, cepat berkembang dan cepat menghasilkan.
Kalau posisi di pemerintahan mereka seperti apa?
Saya tidak tahu, mungkin lebih dari direktur karena ekspornya mereka luar biasa tinggi. Tapi itu tadi, kalau kita melihat organisasi sendiri di Deptan, harus sudah mulai memisah-misahkan. Kan kita sekarang sudah pakai ekonomi kreatif, segala macam disuruh kreatif, tapi kebijakannya tidak mendukung. Jadi ada satu kekonsistenan pemerintah di dalam melaksanakan ini.
Jangan-jangan pemerintah melihat masyarakat florikulturnya ini sendiri yang masih belum bergerak?
Belum melihat. Florikultura ini belum dilirik. Walaupun pemerintah sudah mulai ada ini (pameran bunga), salah satu langkah konkret dari ditjen horti. Tapi pemerintah secara keseluruhan ini masih dianggap kecil. Sementara industri ini kalau dibangun dengan benar, kita tu mempunyai banyak varian, plasma nutfah kita terbesar di dunia. Genetically, SDG, sumber daya genetik, kita itu terbesar di dunia, karena kita kepulauan. Yang tertulis di literatur itu Brazil, tapi menurut saya Indonesia. Kenapa? Karena Brazil kontinen, kita kepulauan, terpencar-pencar. Berarti setiap pulau punya keunikan tersendiri tergantung kondisi geologisnya. Sekarang ada Tarsius di Sulawesi, memang di tempat lain ada? Jadi banyaklah keunggulan-keunggulan kita. Kalau fauna berbeda apalagi floranya.
Boleh tidak saya katakana industri kita lambat?
Jangan dilihat hanya anggrek. Memang anggrek masih tergantung pada bibit luar. Anggrek tok. Kita harus pandai nih, yang terjadi sekarang memang sebagian besar masih tergantung. Tapi untuk beberapa jenis sudah diproduksi lokal. Kita punya pengusaha2 nasional yang punya jiwa nasionalis besar yang sudah membenihkan lokal. Kita sudah punya pembenih-pembenih nasional yang membenihkan lokal. Tapi baru sedikit. Kontribusinya sedikit karena belum ada dukungan yang penuh.
Nah, dukungan penuh seperti apa yang diinginkan?
Ooo…kebijakan banyak sekali. Banyak sekali kebijakan yang bermasalah. Rata-rata tumpang tindihnya kebijakan antardepartemen. Tidak ada satu penanganan yang holistik.
Contohnya?
Banyak. Misalnya IHH, itu Iuran Hasil Hutan. Anggrek itu ditarikin IHH, padahal anggrek itu bukan hasil hutan. Anggrek ini didatangkan seedling dari Korea, kan bukan hasil hutan. Tapi harus masuk melalui proses Dephut dan ada charge-nya. Kadang-kadang dipersulit, ya harus bayar dan sebagainya. Jelas donk saya keberatan, ini bukan dari hutan kok. Mereka masih mempersepsikan anggrek itu dari hutan padahal tidak semua anggrek itu dari hutan. Pemerintah sendiri masih belum ter-educate mengenai industri ini. Bukan Deptan, tapi Departemen lain yang terkait industri ini.
Ibu pasti sering teriak-teriak, tanggapan dari pemerintahnya sendiri?
Saya kira hasil teriakan-teriakan ini mulai terdengar, sudah mulai ada antusiasme masyarakat, dari pemerintah sendiri mulai aware dibanding 10 tahun yang lalu. Cuma kita ini kurang cepat, kita kehilangan momen. Ekonomi ini kehilangan momen kalau tidak bertindak cepat.
Sekarang kan katanya krisis, harusnya ka nada percepatan menangani krisis. Harusnya salah satu yang industri yang digunakan untuk percepatan itu industri yang berbasis nasional, yang punya basis sumber daya nasional, seperti daun potong. Daun potong ini kita 12 jam matahari, tidak perlu green house.
Tapi akan sama saja ketika diekspor tidak punya pasar?
Kata siapa? Tidak. Industri bunga tidak berdampak terlalu besar pada krisis. Tiap hari ada orang mengatakan cinta, tiap hari ada org meninggal, tiap hari ada orang menikah. Itu merupakan satu kebutuhan. Kebutuhan manusia bukan hanya pangan dan makan. Itu adalah kebutuhan manusia di Negara ketiga, hanya pangan, yes.
Apa betul industri florikultur tidak bergejolak saat krisis walaupun pasarnya sebagian besar ekspor?
Iya, nanti saya forward datanya. Di luar (ekspor-red) kita stabil, di pasar dalam negeri awalnya terimbas, pertama kali turun sekitar 20% tapi sekarang merangkak naik lagi. Di luar kita tidak terlalu terimbas. Luar itu konsumen terbesarnya Jepang, Amerika, Eropa. Tapi mereka merupakan bagian dari culture, bagian dari kehidupan. Kehidupan itu kan tidak saja makan. Kehidupan itu ka nada kehidupan jasmani dan rohani. Bagian dari kehidupan rohani itu ya bunga. Mana ada manusia tanaman hidup dengan tanaman. Rumah pasti ada tumbuhan walaupun kecil, ya toh. Itu merupakan kebutuhan.
Kalau kita urut, posisi Indonesia di kancah internasional di mana?
Internasional kita belum terlalu besar. Kontribusi kita belum besar karena kendala masih banyak. Kalau kendala2 itu bisa dibantu pemerintah di mana di negara2 lain itu dibantu pemerintah. Kendala2 tersebut (di Negara lain-red) justru dipermudah. Seperti adanya one stop service, adanya suatu perizinan secara cepat, integrated. Itu kan kata2 yang paling sulit di Indonesia. Satu departemen aja antara satu ditjen dengan ditjen yang lain belum tentu nyambung. Apalagi satu departemen dengan departeman lain. Satu urusan pupuk saja yang menangani tujuh lembaga. Ini semua menandakan ketidakpiawaian Indonesia di dalam memandang prospek pertanian. Kalau Indonesia mengatakan bahwa soko guru kita pertanian harusnya semua mengacu pada soko guru itu. Apapun perdagangan, apapun perindustrian, itu mengacu ke percepatan pertanian, kan gitu. Sekarang kan karena kita tu kaya, konsentrasinya banyak, tidak jelas loh.
Kendala kita itu justru di kebijakan, akses lahan, undang-undang agraria kita tidak jelas, akses lahan diberikan ke siapa, irigasi katanya dipakai untuk akses pertanian tapi lahannya untuk perumahan.
Di mata internasional, orang memandang Indonesia hebat di komoditas bunga apa?
Orang mengenal Indonesia sebagai Negara yang mempunyai plasma nutfah banyak. Tapi Indonesia juga dikenal punya penduduk yang besar. Jadi saat ini Indonesia lebih banyak dilempar sebagai konsumen, tidak hanya di bunga tapi di ranah industri. kita menjadi bangsa konsumen. Ini adalah titik di mana Indonesia menjadi bangsa yang produktif. Tidak menjadi target konsumen Negara lain yang akhirnya sumber genetic pindah ke Negara lain. Yang mempunyai nilai tambah banyak di dia bukan di kita, karena ketidak-aware-an kita untuk memberdayakan sumber genetik kita.
Apa bisa dengan mudah memindah-mindahkankan sumber genetik?
Bisa. Anggrek itu awalnya dari Phalaenopsis amabilis. Asalnya dari kaltim. Tapi yang membudidayakan, yang meng-claim anggrek itu sebagai bunga raya adalah Korea. Yang punya produksi adalah Taiwan. Yang punya nilai tambah kan mereka. Kita hanya mendatangkan seedling kemudian membesarkan, yang namanya grower. Yang untung kan mereka. Karena kita tidak aware. Karena kita menganggap itu industri rumahan, industri rumah tangga. Ini mainannya ibu-ibu rumah tangga.
Justru jadi ada pertanyaan ke mana penggiat industri bunga ketika melihat potensi besar itu?
Karena mereka tidak aware, belum tahu. karena selalu kita tidak pernah, pemerintah ditjen Horti misalnya, bagaimana dia membesarkan membuat program, membuat awareness, kalau misalnya hortikultura saja belum kelihatan di deptan. Jadi ini juga masalah politik kebijakan. Di Negara lainpun semua itu didukung pemerintah. One stop service semuanya. Orang mau investasi florikultura dipermudah, awalnya dengan subsidi. Jangankan kita subsidi, boro-boro. Kita tuh bergerak sendiri, modal dengkul seperti ini. kita harusnya diberikan apresiasi bahwa hortikultura itu survive karena kreativitas dank arena daya juang. Daya juang orang-orang di luar pemerintah. Kalau pemerintahan horti, mereka mengerti. Tapi kalau sudah disatukan dengan departemen perdagangan, deperin, LIPI pun mengadakan penelitian based on our genetic market oriented. Penelitian kita tidak berdasarkan untuk bisnis, mereka mengadakan penelitian tidak tahu untuk apa, tidak pernah menanyakan kepada sektor swasta. Kan kalau penelitian itu untuk jangka panjang, sedangkan mereka melihat hanya produk hari ini. semua Negara punya strategi future product, Indonesia tidak punya! Ikut-ikutan, selalu lihat apa yang di barat laku. Padahal kita bisa menjadi trend center, kita punya sumber daya genetik kok. Hanya pemerintah itu harus kolaborasi antardepartemen, musti tut wuri handayani. Kalau tidak, lupakan saja, Negara ini tidak akan bisa maju.
Kembali ke pemain swasta. Pemain kelas atas kita itu jual apa?
You amaze what they sell. Mereka jual pucuk-pucuk krisan. Mereka jual krisan, dia ini tanaman semusim. Tanaman ini sering dipakai orang Cina dan Jepang. Itu kebutuhan mereka sehari-hari untuk sembahyang dan macam-macam. Pertumbuhan itu paling cepat di Indonesia karena ecologically kita itu menguntungkan. Ada satu yang namanya saung mirwan, dia ekspor pucuk-pucuk krisan ke Jepang. Bukan bunganya, tapi tanamannya. Jangan dilihat kalau ekspor tu bunga ya bunga, bisa jadi benihnya, batangnya, daunnya, batangnya, bisa jadi yang dikeringkan, banyak sekali yang bisa dilakukan. Jadi derivasi dari industri florikultura itu besar sekali. Batang jagungpun bisa dijual, itu bisa jadi bagian dekorasi. Dekorasi kan ada bunga filler, ada daun, ada juga batang-batang seperti sulur, ada kayu kering. Nah, kayu, pertumbuhan tanaman itu paling cepat di Negara tropis. Diversifikasi kita besar.
Apa ada standardisasi produk untuk ekspor?
Ada, yang buat itu departemen, tapi kita (swasta-red) juga punya standar sendiri. Mereka (departemen-red) mengajukan standardisasi, itu baru, dan itu bagus. Kita mengusulkan ke direktorat tanaman hias dan kemudian direktorat tanaman hias mengeluarkan standar-standar tersebut.
Asbindo ini punya juga standar sendiri?
Setiap perusahaan kan tergantung permintaan. Jadi ada yang minta seperti importer saya, dia minta setiap tanaman dilebihkan 6 cm, setiap ujung batangnya lebih 6cm. Jadi ada permintaan-permintaan dari client juga.
Asbindo sudah hamper 20 tahun, apa saja yang sudah dilakukan?
Terbentuknya direktorat tanaman hias. Itu salah satu bentuk yang diusulkan Asbindo pada Megawati pada tahun 2004. Terbentuknya direktorat itu kalau tidak salah tahun 2005.
Wah masuk ranah politik juga?
Iya donk harus. Kalau tidak nanti kita tidak bisa mengubah. Selain itu, ada juga kita buat pelatihan-pelatihan untuk semua yang membutuhkan. Terutama kita memberikan pelatihan Pemda karena belum ada tempat atau lembaga yang memberikan pelatihan kepada masyarakat yang ingin mengembangkan industri florikultura. Seperti Pemda Tomohon, Sulut, itu mitra kita yang dulu kita bina sehingga menjadikan dia kota bunga.
Asbindo punya cabang di setiap provinsi?
Ada, tapi tidak di tiap provinsi, hanya di tempat yang punya industri florikultura dan yang mempunyai minta untuk membesarkan itu. Kami punya di Jayapura, Bali, Batam, Tomohon, Kalteng, dan masih banyak lagi.
Anggotanya produsen bunga atau gabung dengan pemerintah?
Hanya produsen saja. Biaya untuk pergerakannya dari dana sendiri. Walaupun kita menjadi mitra yang memberikan masukan dan usulan tapi kita tetap pembiayaan asosiasi dari kita sendiri.
Jangan-jangan alasan kenapa Dit Tanaman Hias belum berkembang karena orang2 di dalamnya kurang paham tanaman hias?
Ya, saya rasa karena ini baru, semua masih belajar. Tapi apa yang mereka lakukan dari Dit Tanaman Hias ini kan sudah luar biasa. Kita bisa mengacungkan jempol.
Tren bunga sekarang apa ?
Jangan mempopulerkan yang dipopulerkan orang lain. Karena kalau kita bilang tren itu kan yang dibuat manusia. Yang membuat tren itu adalah mereka yang punya produk siap, yaitu Thailand. Jadi sekarang ini yang sedang tren adalah produk Thailand. Makanya saya paling tidak suka bicara tren, kita yang harus membuat tren sendiri. Kalau yang layak diangkat Begonia.
Jadi tren itu dibuat?
Nothing yang muncul dari bawah. Orang Indonesia bikin satu, kemudian dijual ke Thailand atau yang lainnya, mereka memperbanyak, terus balik lagi ke sini.
Tanpa awareness dari orang Indonesia sendiri, bukannya produk mereka akan tetap tidak laku?
Kalau semuanya ikut dipromosikan oleh media ya tetap laku. Orang semua Cuma percaya pada satu media itu. Tren itu dibentuk. Kita jangan jadi korban tren. Seperti orang Wonogiri atau Wonosari itu, bupatinya suruh nanam Anthurium yang sedang tren. Begitu penjualnya sudah selesai menjual ya bukan tren lagi. Banyak contoh kasus.
Hanya satu kekuatan Asbindo, kita punya nasionalisme dan idealisme. Kita bukan pedagang. Kita mendidik orang juga.




